Padang, Prokabar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) menggelar Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 tingkat Provinsi.
Kordiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPu Sumbar, Gebriel Daulay mengungkapkan tidak ada penambahan alokasi kursi untuk DPRD Provinsi Sumbar dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Artinya, sama dengan Pemilu 2019, untuk periode 2024-2029, anggota DPRD Sumbar tetap 65 orang.
“Meski begitu, kemungkinan akan terjadinya pergeseran daerah pemilihan dan alokasi kursi per dapil ada kemungkinan terjadi perubahan,” ujarnya Rabu (21/12).
Lebih lanjut ia mengatakan, rancangan penataan ini dimulai dari penyusunan oleh Kabupaten kota dan tujuan dari FGD ini tidak lain untuk membantu KPU dalam membedah rancangan untuk Kabupaten/ kota pada pemilu serentak tahun 2024.
Apalagi penataan dapil akan berbanding lurus dengan penentuan alokasi kursi per dapil.
“Penataan dapil ini dilakukan sesuai 7 prinsip penataan dapil, meski di Sumbar, secara keseluruhan tidak ada penambahan jumlah kursi di masing-masing DPRD di kabupaten kota. Termasuk jumlah kursi di DPRD Sumbar yang tetap berjumlah 65 kursi. Di Indonesia, untuk Pemilu 2024 hanya 43 Kabupaten/kota yang kursi DPRD nya bertambah dan hanya 8 kabupaten/kota jumlah kursi DPRD nya berkurang. Yang banyak itu terjadi, pergeseran dapil,” terang Gebriel.
Sementara itu, Sub bahagian Teknis Al Amin mengatakan program dan kegiatan dalam Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.
Dalam kegiatan tersebut juga dijelaskan bahwa penataan Dapil meliputi beberapa prinsip, yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proposional, integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.
Kemudian, ketentuan dalam penataan dapil, antara lain dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan, atau bagian kecamatan, dimana alokasi kursi setiap Dapil paling sedikit tiga dan paling banyak 12 (district Magnitude Besar).
Baca Juga : Ilmu Politik Unand dan KPU Sumbar Didik Pemilih Pemula di SMAN 7 Padang
Kegiatan diskusi ini diikuti oleh 14 pakar dari berbagai bidang dan juga insan media di Kota Padang. (pk)
















