Trending | News | Daerah | Covid-19

Artikel

Rakyat Patuh, tapi Mereka Percaya ini Konspirasi

Dibaca : 202

PADANG – Waktu itu 2 Maret 2020, merupakan hal paling mendebarkan di Indonesia, sebab Presiden mengumumkan ada dua korban wabah Covid-19. Kini, Oktober 2020, atau delapan bulan kemudian, korban makin banyak berjatuhan. Angka-angka sudah tak menarik, karena dalam sekejap angka itu kehilangan nama. Kehilangan rasa. Kehilangan sisi kemanusiaan.

Pada senja berebut petang, Minggu (19/10) di RS M Djamil Padang, trlihat kesibukan, orang lalulalang, tak banyak yang tahu rumah sakit itu sudah penuh. Semen Padang Hospital (SPH) juga penuh. Beberapa rumah sakit lain di Padang, hanya menyisakan satu dua tempat tidur saja. Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno kemudian menyiapkan Asrama Haji untuk ruang isolasi.

Menurut BPS 90 persen rakyat Indonesia sudah pakai masker, tapi di Sumatera Barat menurut survei Spektrum Politika Institutyang dirilis 4 Oktober, ternyata 39,9 persen rakyat Sumbar, percaya Covid-19 adalah konspirasi.Ini sesuatu yang mengejutkan.

Menurut Andi Rusta dari lembaga ini, terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.15 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) adalah inovasi pemerintah provinsi yang patut diapresiasi. Pasalnya, sejak Pandemi COVID-19 melanda seluruh negara, termasuk Indonesia, masih banyak masyarakat yang meragukan bahwa virus SARS-CoV-2 ini ada dalam kehidupan mereka.

Bahkan tidak sedikit yang menganggap ini adalah konspirasi sejumlah negara kapitalis yang ujungnya adalah pembuatan dan penjualan vaksin anti virus SARS-CoV-2 kepada masyarakat di banyak negara. Salah satu dampak dari pemikiran di atas, masyarakat Sumatera Barat bahkan mengabaikan imbauan pemerintah daerah untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan seperti (1) mematuhi untuk tidak keluar rumah kalau tidak

ada agenda yang penting dan mendesak; (2) memakai masker jika keluar rumah; (3) menjaga jarak dengan individu lain (social distancing) dalam setiap aktivitas yang dilakukan; (4) selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer pada setiap kesempatan. Padahal strategi inilah yang saat ini dianggap paling efetif untuk mencegah paparan virus SARS-CoV-2 ini sebelum vaksin terkait virus ini ditemukan.

Lebih kurang 2 bulan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini.

Faktanya, PSBB yang dilaksanakan pada 22 April 2020 ternyata berhasil menekan angka sebaran COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat. Namun, pasca diberhentikannnya PSBB di pada 8 Juni 2020 secara perlahan tapi pasti angka prevalensi COVID-19 yang menjangkiti masyarakat terus meningkat. Bahkan per 3 Oktober angka kematian di Sumatera Barat akibat COVID-19 ini telah mencapai 143 orang dengan total kasus mencapai 6.869 kasus.

Sehubungan dengan fenomena di atas, sebagai sebuah lembaga riset dan konsultan, Spektrum Politika Institut turut peduli dengan kondisi ini agar penanganan COVID-19 ini dapat dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat. Bentuk kepedulian ini tentu disesuaikan dengan kapasitas lembaga ini yang bergerak di bidang riset di bidang sosial yang juga melakukan penelitian terhadap masyarakat Sumater Barat terkait persepsi, pengalaman, pengetahuan, dan perilaku mereka dalam menghadapi Pandemi COVID-19 ini.

Sejak 10-15 September 2020, Spektrum Politika melakukan riset dalam bentuk survei kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat yang ada di 19 Kabupaten/Kota. Riset ini mewawancarai 1.220 orang responden yang menjadi sampel yang diambil secara bertingkat (multistage random sampling) di seluruh kabupaten/kota yang ada.

Sampel diacak secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan karakteristik penduduk yang ada di kabupaten/kota. Adapun margin of error dari sampel yang diambil tersebut adalah sebesar 2,9 persen. Untuk menjaga kualitas survei, maka quality control juga dilakukan dengan cara menelpon ulang responden untuk mengkonfirmasi jawaban mereka sebelumnya. Quality control survei ini dilakukan terhadap 60 persen dari total sampel yang diwawancarai oleh enumerator sebelumnya.

 

Titik Perhatian

Menurut Andri Rusta,  dalam survei yang mendapat perhatian seberapa patuh masyarakat melaksanakan protokol kesehatan yang menjadi kebijakan pemerintah. Dalam menilai tingkat kepatuhan masyarakat tersebut, maka penelitian ini membuat rentang nilai dari 1 sampai 3 untuk melihat tingkat kepatuhan tersebut dan ditanyakan kepada masyarakat dengan indeks sebagai beterkait dengan tingkat kepatuhan masyarakat dengan kategori sebagai berikut: Kategori tidak patuh dengan dengan rentang indeks 1-1,67, kategori cukup patuh dengan rentang indeks 1,68-2,37, kategori patuh dengan rentang indeks 2,38-3.

Prilaku rakyat bisa dideteksi dengan “tidak keluar rumah.” Melihat penerapan protokol kesehatan dalam masyarakat Sumatera Barat, masih ada yang menganggap Pandemi COVID-19 ini bukanlah suatu keadaaan yang mengkhawatirkan mereka. Faktanya 28,5 persen ternyata masih sering keluar rumah. Indeks kepatuhan dalam indikator ini berada pada angka 2,05. Ini berarti masyarakat Sumatera Barat masuk kategori cukup patuh dengan imbauan pemerintah untuk tidak keluar rumah jika tidak ada urusan yang penting dan mendesak.

Kemudian “memakai masker. “Indeks kepatuhan untuk memakai masker masyarakat Sumatera Barat ketika berada berada di luar rumah 2,53 poin. Ini berarti masuk dalam kategori patuh dengan indikator pelaksanan protokol kesehatan ini. Paling tidak ini terlihat 60,3 persen masyarakat sering menggunakan masker ketika berada di luar rumah;

“Menjaga jarak.” Sementara indeks kepatuhan untuk indikator menjaga jarak 2,41 poin. Ini berarti masyarakat Sumatera Barat masuk kategori patuh dengan protokol kesehatan ini. Walaupun jumlah yang memperhatikan pentingnya menjaga jarak ini baru 52,2 persen.

“Mencuci tangan.” Sedangkan indeks kepatuhan untuk indikator selalu mencuci tangan atau selalu menggunakan hand sanitizer berada di angka 2,59 poin atau berkategori patuh untuk pelaksanaan protokol kesehatan ini. Memang jumlah mereka yang mengikuti protokol kesehatan selalu mencuci tangan ini baru mencapai angka 66,3 persen.

Penilaian

Survei juga menemukan jawaban responden mengagetkan. Sebanyak 89,1 persen masyarakat setuju Pandemi COVID-19 menyebabkan ekonomi mereka semakin memburuk. Tentu keadaan ini harus menjadi perhatian pemerintah karena hampir semua masyarakat mengalami dampak ekonomi yang serius akibat COVID-19 ini.

Sebanyak 49,8 persen masyarakat Sumatera Barat mengakui kehilangan pekerjaan sejak Pandemi COVID-19 ini mulai menjangkiti masyarakat. Hal positif yang patut diapresiasi dari kerja pemerintah adalah 86,8 persen masyarakat Sumatera Barat sudah mendapatkan informasi tentang Pandemi COVID-19.

Sebanyak 39,9 persen masyarakat Sumatera Barat percaya Pandemi COVID-19 konspirasi atau persekongkolan negara-negara besar di dunia.

Sebanyak 65,5 persen masyarakat Sumatera Barat yang berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah/pemerintah dearah telah menerima paket bantuan sosial. Artinya, masih ada 34,5 persen dari mereka yang belum menerima paket bantuan sosial tersebut.

Satu hal yang mengejutkan adalah sebesar 90,1 persen dari masyarakat Sumatera Barat menegaskan, mereka akan datang ke TPS untuk memberika suara dalam Pilkada yang dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Antusiasme masyarakat ini tentu perlu didalami lebih jauh. Apakah fenomena ini terkait dengan keinginan masyarakat yang memang menunggu pemberian dari calon kepala daerah yang selalu dilakukan dalam setiap Pilkada yang biasanya diberikan dalam bentuk hadiah, souvenir atau pemberian uang.

Penilaian Masyarakat terhadap Penanganan COVID-19 di Sumatera Barat Kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 ini juga mendapat perhatian masyarakat Sumatera Barat di 19 kabupaten/kota. Bagaimana pun, pemerintah daerah memang menjadi lembaga yang berada di garda terdepan dalam mencegah meningkatnya angka jangkitan akibat virus ini.

Berbagai kebijakan sudah dibuat pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus SARS-CoV-2 ini seperti diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota, Peraturan Daerah dan segala turunannya, bahkan hingga ke dalam bentuk kegiatan yang memang mendapat perhatian masyarakat Sumatera Barat.

Dari hasil penilaian masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dan kegiatan yang dilakukan terkait dengan penanganan COVID-19 ini ternyata mendapat penilaian yang hampir sama. Walaupun ada beberapa tingkatan pemeintahan yang dianggap lebih banyak berbuat untuk masyarakat.

Misalnya, masyarakat Sumatera Barat memberi penilaian baik pada kinerja pemerintah di nagari dengan kepuasan rata-rata mereka sebesar 45,7 persen. Sementara, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota  42,5persen. Sedangkan untuk pemerintah provinsi sebesar 41,6 persen.

(vinna melwanti)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top