Hukum

Pencalonan Rusma Sudah Sesuai Aturan, Hakim MK Sarankan kepada PH Henny Pelajari Apa Itu Terpidana

Dibaca : 663

Jakarta, Prokabar – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia meminta pemohon baru dalam gugatan sengketa Pilkada Pessel untuk mempelajari azas hukum dalam mengajukan gugatan sengketa Pilkada.

Hal ini disampaikan Hakim Ketua, Arief Hidayat saat meminta klarifikasi terhadap pemohon dan termohon dalam objek perkara gugatan dalam sidang sengketa Pilkada Pessel babak baru, Selasa 23 Maret 2021.

Dalam klarifikasi, Hakim Ketua, meminta pemohon untuk kembali mempelajari. Pasalnya dalam klarifikasi termohon belum melihat pada waktu penetapan pasangan calon, bersangkutan yang masuk dalam objek perkara Rusma Yul Anwar belum berstatus terpidana.

“Jadi mohon bu henny (kuasa hukum pemohon) untuk mempelajari kembali, apa yang dimaksud dengan terpidana dan apa yang dimaksud dengan terdakwa,” ujar Hakim Ketua Arief Hidayat, didampingi Hakim Manahan M.P Sitompul dan Hakim Daniel Yusmic P. Foekh disiarkan secara live sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.15 WIB.

Diketahui berdasarkan tahapan penetapan pasangan calon, KPU Pessel menetapkan 23 September 2020. Sementara, hasil penolakan kasasi objek perkara atau Rusma Yul Anwar keluar 24 Februari 2021.

Dalam kesempatan ini, Hakim MK menilai penetapan pasangan oleh termohon sudah sesuai aturan. Pasalnya, saat di tetapkan, Rusma Yul Anwar atau objek masih belum memiliki hukum tetap atau inkrah.

“Jadi (KPU) masih tetap mempunyai kewenangan atau mempunyai hak untuk ditetapkan sebagai pasangan calon,” terangnya.

Selain mempelajari azaz hukum perkara, Hakim juga menanyakan soal legal standing. Pasalnya, dalam gugatan tersebut pemohon harus memiliki legal standing yang jelas, bukan ber dalil masyarakat namun gugatannya mendukung, Paslon nomor urut 1 Hendrajoni-Hamdanus.

Apalagi pemohon mengaku sebagai pemantau, bukan dari lembaga yang ditunjuk. “Kenapa tidak mereka (Hendrajoni-Hamdanus) langsung (mengajukan gugatan). Jadi artinya, saudara (pemohon) kalau mau mengatasnamakan masyarakat yang objektif, gitu lho. Jangan karena untuk kepentingan nomor satu di sini meminta agar dibatalkan sehingga nomor satu yang menang,” terangnya Hakim, Manahan MP Sitompul

Berbeda dengan gugatan sebelumnya, gugatan kali pemohon tercatat atas tiga orang yang bukan Paslon, diantaranya M. Husni sebagai pemohon I, H. Sutarto Rangkayo Mulie, SH pemohon II dan Ir. Hj. Nelly Armida, MM pemohon III dengan tercantum Kuasa Hukumnya, Henny Handayani, SH, MH, dan Jhonny Pratama S.

Halaman : 1 2

Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top