Oleh : Deri Okta Zulmi
Jurnalis
Dalam sistem demokrasi, kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemerintahan. Kritik menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya kebijakan publik, mengingatkan pemerintah terhadap kekurangan, sekaligus mendorong perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, tidak semua pemimpin mampu menerima kritik dengan lapang dada. Di sejumlah daerah, muncul fenomena kepala daerah yang terlihat alergi terhadap kritik. Setiap masukan yang disampaikan masyarakat, aktivis, akademisi, maupun insan pers, sering kali tidak dijawab dengan argumentasi atau evaluasi kebijakan.
Sebaliknya, kritik justru dianggap sebagai serangan politik yang sengaja diarahkan untuk menjatuhkan citra pemerintahan.
Alih-alih menjelaskan substansi persoalan yang dikritik, kepala daerah semacam ini kerap memilih jalan pintas dengan menuduh pihak-pihak yang menyampaikan kritik sebagai bagian dari kelompok lawan politik.
Narasi yang dibangun seolah-olah setiap suara berbeda memiliki agenda tersembunyi dan tidak lahir dari kepentingan publik.
Pola semacam itu berbahaya bagi iklim demokrasi lokal. Ketika kritik selalu dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu, maka ruang diskusi publik menjadi sempit. Masyarakat akan enggan menyampaikan pendapat karena khawatir dicap sebagai oposisi atau pendukung kelompok tertentu.
Padahal, kritik terhadap pemerintah tidak selalu berangkat dari kepentingan politik. Banyak kritik muncul karena masyarakat merasakan langsung dampak kebijakan yang dianggap belum efektif.
Ada pula kritik yang lahir dari hasil kajian akademis, pengawasan organisasi masyarakat sipil, maupun kerja jurnalistik yang bertujuan mengungkap fakta di lapangan.
Seorang pemimpin yang percaya diri terhadap kinerjanya semestinya mampu membedakan antara kritik dan serangan politik. Kritik dijawab dengan data, fakta, dan langkah perbaikan. Jika memang terdapat kesalahan informasi, pemerintah memiliki ruang yang luas untuk memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik.
Menuduh lawan politik sebagai dalang di balik setiap kritik justru dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak memiliki jawaban atas persoalan yang dipersoalkan masyarakat. Publik akhirnya melihat bahwa energi pemerintah lebih banyak dihabiskan untuk mencari siapa yang mengkritik daripada menyelesaikan apa yang dikritik.
Demokrasi tidak membutuhkan pemimpin yang selalu ingin dipuji. Demokrasi membutuhkan pemimpin yang bersedia mendengar suara berbeda, termasuk suara yang tidak nyaman didengar. Sebab dari kritik yang jujur sering kali lahir kebijakan yang lebih baik.
Pada akhirnya, ukuran kedewasaan seorang kepala daerah bukanlah seberapa banyak pujian yang diterimanya, melainkan seberapa bijak ia merespons kritik. Ketika kritik dijawab dengan tuduhan politik, yang dipertaruhkan bukan hanya citra pemimpin, tetapi juga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan itu sendiri.
