Jakarta, Prokabar — Dukungan terhadap penuntasan kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman.
“KPU sangat kooperatif terbuka apabila dibutuhkan keterangan dari komisioner dan sekretariat kami akan datang. Apabila dibutuhkan data dan kami punya, kami akan kasih, kami sangat terbuka. Kita dukung langkah KPK, bongkar saja,” kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/01).
Arief menuturkan, terkait penyidik KPK memintai keterangan dua Komisioner KPU Hasyim Asy’ari dan Evi Novida Ginting Manik, pihaknya belum mendapatkan informasi apa saja yang disampaikan kepada KPK.
Namun pihak KPU memastikan bahwa pemanggilan Komisioner KPU RI tak akan mempengaruhi program-program, termasuk tahapan Pilkada 2020.
“Tidak berpengaruh apa-apa, sudah dilakukan tahapan Pilkada, sudah kami terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari langsung dari Mendagri, artinya semua berjalan seperti biasa termasuk peresmian Rumah Pintar Pemilu. Tidak ada kendala, sudah kita susun programnya untuk 2020,” ujarnya.
Sebelumnya, mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan terjerat kasus dugaan suap dalam penetapan proses Penggantian Antarwaktu (PAW) politisi PDIP, Harun Masiku.
KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap ini yaitu Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks caleg PDI-P Harun Masiku, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan seorang pihak swasta bernama Saeful.
Diduga Wahyu Setiawan menerima fee sebesar Rp900 juta untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Namun, Wahyu baru menerima uang Rp600 juta.
Selain itu, Komisioner KPU RI, Hasyim Asy’ari juga diperiksa KPK terkait soal mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR saat diperiksa penyidik KPK.
Hasyim diperiksa sebagai saksi kasus suap PAW anggota DPR RI, yang melibatkan eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, dan eks caleg PDI-P Harun Masiku.
“Ditanya soal proses Pemilu 2019, khususnya untuk pemilu DPR, mulai dari pemungutan suara, penetapan hasil suara,kursi, calon terpilih, kemudian proses PAW,” paparnya.
Hasyim menegaskan, KPU telah bersikap sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni menolak permohonan PAW yang diajukan PDI-P. (*)
