Tanah Datar, Prokabar – Seratusan mahasiswa dari berbagai Universitas di Sumatera Barat yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Tanah Datar melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Tanah Datar, Kamis (8/10). Dalam Orasinya, mereka menyuarakan penolakan Undang-Undang atau UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR RI.
Dalam unjuk rasa yang dilakukan, mahasiswa juga membawa spanduk yang bertuliskan mahasiswa Tanah Datar menolak Omnibus Law. Serta poster bertuliskan penolakan dalam bentuk lainnya.
Salah seorang orator menyuarakan UU Cipta Kerja yang baru disahkan merampas hak-hak buruh. Selain itu juga tidak menghargai hak perempuan, terlebih perempuan yang tengah hamil.
Masih menurut orator, UU tersebut tidak menghargai pemerintah daerah, karena pekerja asing akan bebas masuk ke daerah tanpa perlu mendapat izin dari pemerintah setempat, cukup oleh perusahaan. Hal ini tentunya sangat merugikan dari daerah.
Kedatangan seratusan mahasiswa ini dikawal ketat aparat keamanan, dan pintu masuk DPRD juga sempat ditutup sebelum mahasiswa diperbolehkan masuk ke lingkungan kantor DPRD. Mahasiswa juga mendesak agar mereka ditemui oleh Ketua DPRD Tanah Datar, Rony Mulyadi.
“Kepada adik-adik, kami mohon maaf. Karena ketua DPRD saat ini tengah ada acara di Kota Bukitinggi. Saya Wakil Ketua DPRD, yang akan menyambut adik-adik semua, silahkan untuk masuk,” ucap Anton Yondra.
Meski telah diperbolehkan masuk, namun mahasiswa ngotot agar mereka ditemui oleh Ketua DPRD, bukan Wakil Ketua DPRD.
Pantauan prokabar.com di lokasi unjuk rasa, penyampaian aspirasi mahasiswa dikawal ketat oleh seratusan anggota kepolisian. Pagi menjelang siang, unjuk rasa yang dilakukan masih aman dan terkendali.(eym)
