Pemilu 2019

Usah Ke Jakarta 22 Mei, Tokoh Luak Limopuluah Ramai-Ramai Tolak People Power

Limapuluh Kota, Prokabar – Rencana people power yang digencarkan sejumlah pihak pada 22 Mei mendatang, mendapat penolakan keras sederet tokoh Luak Limopuluah (Payakumbuh-Limapuluh Kota).

Ketua LKAAM Limapuluh Kota Abdul Aziz Dt Gindo Malano menyebut, people power pasca Pilpres itu kerja sia-sia. “Hormati saja hasil Pilpres, hasil pleno KPU,” kata dia.

Ketua DPRD Limapuluh Kota Safarudin Dt Bandaro Rajo juga tak kalah suara. “Apalagi itu, people power. Janganlah, kalau ada dugaan kecurangan, ada jalur resmi, lapor Bawaslu,” kata Safarudin Dt Bandaro Rajo.

Wakil Ketua MUI Limapuluh Kota Akmul Dt. Rajo Bagindo dengan tegas menyebut, MUI mengharamkan dan menolak people power. “Tidak perlu, tidak usah itu,” kata dia.

Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan juga berkomentar sama. “Pilpres, Pemili, sudah selesai. Lancar. Tidak perlu ada aksi aksi tidak sesuai konstitusi,” sebut Ferizal Ridwan.

Tokoh muda Luak Limopuluah Muhammad Bayu Vesky dengan tegas meminta pihak yang tidak senang hasil Pilpres, untuk tidak senang pula dengan hasil Pileg. “Dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Penyelenggaranya sama, jadi pakai akal sehat saja,” kata dia.

Andai masih ada piham yang tidak puas dengan hasil Pilpres, menurut dia, sebaiknya melapor ke jalur yang diamanatkan konstitusi. “Ada
Bawaslu, kemudian ditindaklanjuti Gakkumdu. Jika sangketa lebih besar, ada MK,” katanya.

Dia menduga, people power yang didengungkan sejumlah pihak, diduga sarat dengan rencana menurunkan Pemerintah yang sedang berlangsung.

“Kalau mereka mau begitu (diduga hendak makar,-red) ini perlu dilawan. Sebab urusan bukan lagi 01 dan 02, tapi urusannya sudah ke konstitusi, sudah soal ibu pertiwi,” jelasnya.

Muhammad Bayu Vesky yang juga Presidium Rumker Sumbar meminta, pihak yang ingin people power, waspada dengan kepentingan kelompok tertentu.

“Tadi jelas, sesuai pesan pak Moeldoko dan Kyai Maman Imanulhaq, pembina Rumker Sumbar, itu kan potensi kericuhan itu bisa ditongkrongi pihak pihak tertentu. Ini harus kita cegah bersama, kita lawan bersama. Dan tentu saja, kita tidak ingin negara kalah oleh kelompok inkonstitusional,” jelas Muhammad Bayu Vesky.

Sementara itu, sejumlah pegiat anti korupsi di Luak Limopuluah meminta penegak hukum, memantau kelompok yang ingin ikut people power pada pleno KPU 22 Mei.

“Ada indikasi, sejumlah elit politik daerah, justru ke Jakarta pakai APBD, fasilitas perjalanan dinas. Jadi, diakal akali perjalanannya. Jika iya, ini pencurian keuangan negara namanya untuk misi mengusik negara,” sebuk Okta V dari Luak Limopuluah Corruption Watch. (vbm)

Berani Komen Itu Baik
Tirto.ID
Loading...
To Top