Trending | News | Daerah | Covid-19

Peristiwa

PAD Tanah Datar Turun Karena Kondisi Keuangan Negara yang Juga menurun

Dibaca : 169

Tanah Datar, Prokabar – Pembahasan R- APBD tahun anggaran 2021 kembali dibahas DPRD bersama Pemkab Tanah Datar, Senin (16/11). Sidang paripurna yang beragenda jawaban Bupati Tanah Datar terkait pandangan umum fraksi.

Dalam penyampaiannya, Pjs, Erman Rahman mengatakan sumbangsih pemikiran, pertanyaan, pernyataan, saran terhadap Rancangan APBD TA 2021 dapat menjadi produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan diterima oleh semua pihak serta mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Menjawab dari padangan beberapa fraksi itu, seperti pandangan terkait penyebab turunnya PAD dijawab Pjs Bupati hal tersebut terjadi karena kondisi keuangan negara yang menurun turut serta mempengaruhi kondisi keuangan daerah.

“Saat ini tengah dilakukan pemulihan ekonomi akibat adanya bencana non alam, Covid 19,” kata Erman Rahman saat menjawab pandangan umum yang disampaikam fraksi PPP.

Dalam kesempatan itu, menanggapi saran fraksi PPP terkait membuka kembali sekolah secara bertahap dan zonasi seperri yang dilakukan kabupaten kota lain, dijawab pjs Bupati dimana kebijakan belajar dari rumah dimasa pandemi Covid 19 telah sesuai dengan keputusan bersama kementrian pendidikan dan kebudayaan, Kemendagri, Kemenkea, dan Kemenag. Ia menjelaskan, pembelajaran tatap muka disatuan pendidikan tahun akademik 2020/2021 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan.

Satuan pendidikan yang berada di zona hijau dan kuning dapat melakukan PBM dengan seizin Pemerintah Daerah. Sedangkan satuan pendidikan yang berada di zona orange, berdasarkam satgas Covid 19 nasional dilarang melakukan PBM tatap muka dan tetap melanjutkan kegiatan belajar dari rumah.

“Sesuai data resiko pandemi Covid 19, Kabupaten Tanah Datar berada di zona orange. Maka sesuai aturan, Tanah Datar dilarang melaksanakan PBM tatap muka,” kata Pjs Bupati.

Pjs Bupati mengakui belajar dari rumah tidak seefektif belajar tatap muka. Meski demikian, kegiatan belajar dari rumah merupakan usaha memutus mata rantai penyebaran Covid 19.

Menjawab pandangan fraksi demokrat terkait upaya mencegah atau menimalisir retribusi seperti parkir, objek wisata, hotel, restoran, pasar dan lainnya yang dianggap lenyap ditegah jalan, dijawab pemerintah daerah jika akan dilakukan upaya seperti rekonsiliasi terhadap karcis dan melakukan kerjasama dengan forkopimda dalam pengawasan objek retribusi tersebut.

Dan tak kalah penting, terkait pilkda 2020 dan netralitas ASN dan Walnag yang juga dipertanyakan oleh beberapa fraksi dijawab Pjs Bupati jika melalui surat edaran pihaknya telah mengingatkan kepada ASN dan perangkat nagari untuk menjaga netralitasnya pada penyelenggaraan pilkada 2020. (eym)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top