Dr. Saafroedin BAHAR
Tantangan paling berat dalam bidang sosial budaya ini adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada diri mereka sendiri, yang telah hancur lebur di bawah tekanan oknum-oknum Kodam III/17 Agustus yang pro PKI.
Tugas merehablitasi kembali kepercayaan kepada diri sendiri ini mustahil ditugaskan kepada jajaran Kodam III/17 Agustus, yang dari segi kejiwaan mempunyai jarak sosial yang masih lumayan jauh dengan masyarakat Minangkabau. Tugas tersebut, mau tidak mau, harus diemban oleh kepemimpinan masyarakat, yang sedihnya telah dihancurleburkan oleh Kodam III/17 Agustus sendiri.
Namun, prakarsa untuk memulai rehabilitasi tersebut harus diambil oleh Panglima Kodam III/17 Agustus yang baru, yang terbebas dari psikologi imperialistik yang menghinggapi jajaran Kodam III/17 Agustus sebelumnya. Tanggungjawab ini terletak di atas pundak para panglima komando teritorial, untuk seluruh pulau Sumatera dijabat oleh Letnan Jenderal Ahmad Junus Mokoginta, dan di Sumatera Tengah dijabat oleh Kolonel Infanteri Poniman, yang kemudian digantikan oleh Brigadir Jenderal TNI Widodo. Dua kata kunci dari kebijakan para panglima teritorial dalam era awal Orde Baru ini adalah ‘rehabilitasi’ dan ‘pembangunan’.
Saya pindah ke Padang dari Pekanbaru dalam saat-saat transisi ini. Sebagai perwira pertama yang belum mendapat tugas, saya segera diminta oleh Mayor Infanteri Wardjono untuk membantu beliau membuat draft pidato-pidato panglima, yang walaupun dengan penuh kekakuan karena belum terbiasa, saya laksanakan dengan tekun. Saya juga kemudian diminta oleh Mayor CKH Iman Soeparto,S.H. untuk duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD GR) Propinsi Sumatera Barat. Dan – akhirnya – saya diminta oleh Mayor Infanteri Ahmad Syahdin, Kepala Dinas Sejarah Militer, untuk membantu beliau sebagai sekretaris menyiapkan Musyawarah Besar (Mubes) Ninik Mamak Pemangku Adat Minangkabau dalam bulan Maret 1966. Seluruh tugas-tugas sampingan ini mempengaruhi perkembangan karir saya dalam tahun-tahun sesudahnya.
Saya masih ingat bahwa tidaklah mudah untuk meminta kesediaan tokoh-tokoh pimpinan masyarakat Sumatera Barat sendiri, baik untuk duduk dalam kepanitiaan Mubes tersebut, maupun untuk kemudian duduk dalam kepengurusan Badan Kontak Perjuangan Ninik Mamak (BKP-NM), yang kemudian secara informal menjadi Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Mungkin mereka masih merasa trauma dengan sikap Kodam III/17 Agustus sebelumnya terhadap adat dan suku bangsa Minangkabau.
Akhirnya seorang tokoh bersedia tampil sebagai ketua, yaitu Chaidir Nien Latief, S.H. yang saat itu menjabat sebagai Kepala Eksploitasi Jawatan Kereta Api Sumatera Barat. Beliau adalah seorang tokoh Tentara Pelajar (T.P) dalam masa revolusi dahulu. Setelah mutasi beliau ke Bandung, beliau digantikan oleh Baharuddin Datuk Rangkayo Basa, B.A, Kepala Jawatan Penerangan Propinsi Sumatera Barat. Seperti Chaidir Nien Latief, beliau adalah juga mantan pejuang kemerdekaan.
Dapat dikatakan bahwa beliau berdua inilah yang meletakkan ‘khittah’ LKAAM antara tahun 1966-1972, yang saya dampingi sebagai sekretaris ‘non-adat’ bersama dengan Saudara Arief Azis, seorang staf Mayor Ahmad Syahdin pada Dinas Sejarah Militer Kodam III/17 Agustus.
Sebagai seseorang yang tidak dilahirkan dan dibesarkan di nagari, masalah adat Minangkabau dan ‘korps’ ninik mamak ini praktis merupakan dua hal yang terasa asing bagi saya. Persepsi saya tentang adat dan para ninik mamak ini terbentuk oleh bacaan saya sebelumnya, antara lain oleh dua karangan Buya Hamka, Tenggelamnya Kapal van der Wijk dan Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, dan novel Ali Akbar Navis, Robohnya Surau Kami. Tema tiga bacaan ini tidaklah terlalu positif bagi adat Minangkabau dan para ninik mamak yang menjadi eksponennya.
Namun, bagaimanapun saya telah diperintahkan dinas untuk membantu penyelenggaraan Mubes tersebut, dan sesuai dengan kebiasaan saya sejak kecil, saya melakukannya secara all out. Saya harus mencoba memahami sungguh-sungguh bidang-bidang yang selain tidak demikian saya kenal, juga sudah lama saya curigai.
Demikianlah, secara pelahan-lahan dalam mendampingi dua Ketua LKAAM pertama, Chaidir Nien Latif S.H dan Baharuddin Datuk Rangkayo Basa, dalam kunjungan mereka yang amat padat ke nagari-nagari di Sumatera Barat, saya bukan saja mulai mengerti masalah adat dan ninik mamak ini, tetapi juga mulai bisa menghargai kandungan kearifan yang terdapat dalam demikian banyak pepatah petitih yang bukan main indahnya. (Bersambung)
