Topik #Kemendagri

Daerah

Serapan TKD Rendah. Bupati: Tak Sanggup Silahkan Kepala OPD Undur Diri

Daerah | Rabu, 26 Agustus 2026 - 08:38 WIB

Rabu, 26 Agustus 2026 - 08:38 WIB

Tanah Datar, Prokabar – Bupati Tanah Datar Eka Putra meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola anggaran Transfer ke Daerah (TKD) agar segera…

Daerah

DPRD Tanah Datar Umumkan Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar

Daerah | Selasa, 11 Februari 2025 - 09:51 WIB

Selasa, 11 Februari 2025 - 09:51 WIB

Tanah Datar, Prokabar – DPRD Kabupaten Tanah Datar mengumumkan secara resmi usulan pengesahan pemberhentian pasangan Eka Putra dan Richi Aprian sebagai Bupati dan Wakil…

Daerah

35 Anggota DPRD Tanah Datar 2024-2029 Diambil Sumpah dan Janji

Daerah | Rabu, 14 Agustus 2024 - 22:04 WIB

Rabu, 14 Agustus 2024 - 22:04 WIB

Tanah Datar, Prokabar. DPRD Tanah Datar melakukan pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD terpilih periode 2024-2029, Rabu (14/8/2024). Bertempat di gedung nasional Batusangkar, pengambilan…

Daerah

Tim dari Kemendagri Ukur dan Verifikasi Ulang Tapal Batas Tanah Datar Kabupaten Solok

Daerah | Kamis, 4 Agustus 2022 - 19:47 WIB

Kamis, 4 Agustus 2022 - 19:47 WIB

Tanah Datar, Prokabar- Tim verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) lakukan peninjauan lapangan ke Nagari Simawang Kecamatan Rambatan, Kamis (4/8). Kunjungan…

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melantik sejumlah Pejabat Tinggi Pratama di Auditorium Gubernuran, Senin (23/8) malam WIB

Daerah

Sempat Jadi Polemik, Pelantikan Amasrul Sudah Sesuai Aturan

Daerah | Kamis, 26 Agustus 2021 - 12:16 WIB

Kamis, 26 Agustus 2021 - 12:16 WIB

Prokabar.com, Padang – Pelantikan Amasrul sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumatera Barat belakangan ini menjadi polemik. Pasalnya, Walikota Padang baru saja menonaktifkan…

Nasional

Kemendagri Pertimbangkan Sanksi Penundaan Pelantikan Paslon Pilkada

Nasional | Pilkada | Selasa, 8 September 2020 - 09:45 WIB

Selasa, 8 September 2020 - 09:45 WIB

Jakarta, Prokabar — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  mempertimbangkan sanksi penundaan pelantikan terhadap pasangan calon (paslon) terpilih, yang  melakukan pelanggaran dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada)…

Kesehatan

Kemendagri Usulkan Sanksi untuk Bapaslon yang Abaik Protokol Kesehatan

Kesehatan | Pilkada | Senin, 7 September 2020 - 07:55 WIB

Senin, 7 September 2020 - 07:55 WIB

Jakarta, Prokabar — Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum…

Pilkada

Tambahan Anggaran Pilkada Segera Cair

Pilkada | Jumat, 4 September 2020 - 08:00 WIB

Jumat, 4 September 2020 - 08:00 WIB

Jakarta, Prokabar — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian mengatakan, tambahan dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)…

Pilkada

Terima Berbagai Usulan, KPU Persiapkan Perubahan Regulasi Kampanye Pilkada

Pilkada | Senin, 3 Agustus 2020 - 07:30 WIB

Senin, 3 Agustus 2020 - 07:30 WIB

Jakarta, Prokabar — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merespon  masukan terkait Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati…

SERAH TERIMA JABATAN MENDAGRI

Pilkada

Mendagri Akan Panggil Kepala Daerah yang Belum Cairkan Anggaran Pilkada

Pilkada | Minggu, 26 Juli 2020 - 18:00 WIB

Minggu, 26 Juli 2020 - 18:00 WIB

Jakarta, Prokabar — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memanggil kepala daerah yang belum mencairkan 100 persen anggaran Pilkada 2020. Selain itu, Kemendagri mendorong pemerintah daerah (pemda)…

Daerah

Kemendagri Minta Masyarakat Sukseskan Pilkada

Daerah | Pilkada | Minggu, 26 Juli 2020 - 16:37 WIB

Minggu, 26 Juli 2020 - 16:37 WIB

Jakarta, Prokabar — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau masyarakat untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, sebagai bagian dari agenda nasional. Kemendagri mengingatkan protokol kesehatan…

Nasional

Pemerintah Daerah Didorong Aktif Cegah Paham Radikalisme

Nasional | Rabu, 19 Februari 2020 - 14:11 WIB

Rabu, 19 Februari 2020 - 14:11 WIB

Jakarta, Prokabar — Pemerintah Daerah (Pemda) diimbau turut berperan aktif dalam pencegahan paham radikalisme, dan terorisme. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam…

Daerah

RTRW Pessel Dikonsultasikan ke Kemendagri

Daerah | Jumat, 7 Februari 2020 - 07:10 WIB

Jumat, 7 Februari 2020 - 07:10 WIB

Painan, Prokabar – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dibahas di Kementerian Dalam Negeri melalui rapat konsultasi dengan…

SERAH TERIMA JABATAN MENDAGRI

Pilkada

Pilkada 2020, Pemerintah Fokus Pada Partisipasi Pemilih

Pilkada | Rabu, 29 Januari 2020 - 11:00 WIB

Rabu, 29 Januari 2020 - 11:00 WIB

Jakarta, Prokabar — Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, adalah fokus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  M Tito…

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) menyampaikan keterangan pers terkait hasil sidang putusan MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis (27/6/2019). KPU menyambut baik hasil PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) serta mengapresiasi seluruh unsur yang telah menyukseskan tahapan-tahapan Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Nasional

KPU Diminta Jaga Kerahasiaan Daftar Pemilih

Nasional | Pemilu 2019 | Sabtu, 25 Januari 2020 - 10:45 WIB

Sabtu, 25 Januari 2020 - 10:45 WIB

Jakarta, Prokabar — Kerahasiaan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) memperoleh perhatian dari pemerintah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian mengharapkan Komisi Pemilihan…

Nasional

Komite I DPD RI Dukung Kebijakan Penyederhanaan Dua Level Eselon

Nasional | Selasa, 21 Januari 2020 - 20:45 WIB

Selasa, 21 Januari 2020 - 20:45 WIB

Jakarta, Prokabar — Komite I DPD RI mendukung kebijakan Pemerintah menyederhanakan birokrasi menjadi dua level yaitu eselon I dan eselon II agar terwujud birokrasi…