Trending | News | Daerah | SemenPadangFC

Pilkada

Pilkada 2020, Pemerintah Fokus Pada Partisipasi Pemilih

Jakarta, Prokabar — Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, adalah fokus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  M Tito Karnavian menuturkan partisipasi merupakan salah satu indikator dalam kesuksesan sebuah pesta demokrasi.

“Tingkat partisipasi pemilihan yang tinggi sangat diperlukan untuk memberikan legitimasi kuat kepada siapapun yang menang, dan ini memerlukan kegiatan sosialisasi, dan pendidikan politik untuk membangunkan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Kita bekerja sama untuk itu,” kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/1).

Mendagri menegaskan, untuk netralitas aparatur sipil negara (ASN) di pusaran pilkada, pihaknya juga telah melakukan antisipasi dengan mengeluarkan surat edaran (SE) untuk tidak melakukan pergantian jabatan hingga waktu yang telah ditentukan.

“Kemudian untuk menjaga netralitas ASN, kami sudah mengeluarkan surat edaran agar Pemda dan kepala daerah dimana ada pilkada, tidak boleh melakukan pergantian jabatan kecuali izin menteri, dan izin menteri itu pun hanya untuk hal yang khusus, misalnya meninggal dunia,” urainya.

Tak hanya itu, Mendagri juga minta pergantian tak dilakukan di Sekretariat Penyelenggara Pemilu untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Sekretariat juga sama, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak boleh dilakukan pergantian,” ujarnya.

Tercatat, dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada  2020, sebanyak 224 petahana berpotensi kembali mencalonkan diri.

“Nanti ada 224 petahana Begitu mereka mendaftar, maka akan di Plt kan (Pelaksana Tugas), kira-kira berarti akan ada banyak Plt,” tambahnya.

Ia juga memastikan pihaknya telah melakukan penyisiran anggaran, untuk memastikan anggaran di 270 daerah tercukupi untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2020. 

“Kemudian kita sisir lagi, anggaran mana yang kurang, mana yang belum. Kami akan mendorong Pemda untuk memenuhi permintaan terutama Bawaslu, KPU hampir tidak masalah. Tapi jika di aparat keamanan belum, ini masih terlambat, tolong dibantu dorong,” imbuhnya.

Sedangkan, Ketua KPU RI Arief Budiman memastikan tahapan Pilkada 2020 tetap berjalan sesuai jadwal, meski ada satu komisioner ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi saya yakinkan seluruh tahapan berjalan sebagaimana ketentuan yang ada dalam undang-undang (UU), tetap berjalan sebagaimana adanya, ” ujarnya.

Menurut Arief, KPU sudah dibangun dengan sistem yang baik.

Sehingga, semua divisi tetap bisa melanjutkan apa yang harus dikerjakan terkait Pilkada 2020 yang akan digelar pada September mendatang.

Sebelumnya, Kemendagri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga telah menyerahkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk Pilkada  2020.

DP4 yang diserahkan, yakni sebanyak 105.396.460 jiwa, yang terdiri dari 52.778.939 laki-laki dan 52.617.521 perempuan, yang tersebar di 270 daerah.

Penyerahan DP4 merupakan salah satu dukungan Kemendagri dalam mensukseskan Pilkada.

Pilkada 2020 akan dilangsungkan di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota pada Rabu, 23 September. (*)

Berani Komen Itu Baik
Tirto.ID
Loading...
To Top