PesisirSelatan, Prokabar – Sembilan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR D) menyampaikan pandangan umum terkait nota rancangan peraturan daerah (Ranperda) perubahan APBD 2021.
Sembilan fraksi secara umum merespon hasil penyampaian nota Ranperda APBD-P 2021. Namun, dari semua yang disampaikan tetap saja memberikan saran dan kritik, diantaranya fraksi gabungan PPP, Hanura dan Perindo.
Fraksi gabungan yang disingkat Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia atau PPHRI menyampaikan, dua pokok perubahan terkait realisasi pendapatan dan belanja Daerah. Diantaranya soal turun PAD, PPHRI, mengapa ketika pendapatan transfer turun, proyeksi PAD ikutan turun.
Menurut, PPHRI, apakah kedua hal ini ada hubungan sebab akibat? Bukankah seharusnya saat proyeksi pendapatan transfer turun, justru seharusnya proyeksi PAD karena untuk menambah kekurangan dari pendapatan transfer.
“Mohon penjelasan logis Saudara Bupati. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan dan kami memandang bahwa Pemerintah
Daerah perlu mengoptimalkan potensi unggulan daerah yang dapat menyumbangkan kontribusi terhadap peningkatan PAD,” terang Ketua Fraksi PPHRI, Julianavia dalam pandangan fraksi.
Penyampaian padangan umum dipimpin Wakil Ketua DPRD Jamalus Yatim, dan dihadiri Ketua DPRD Pessel, Ermizen. Sementara unsur pemerintah daerah, diwakili Pj. Sekda Luhur Budianda dan dihadiri unsur Forkompinda serta pejabat OPD.
Selain PPHRI, faksi Golkar juga menyampaikan, beberapa hal terkait Ranperda APBD-P 2021. Namun, karena masih kondisi pandemi, fraksi berlambang beringin ini lebih pada penanganan pandemi.
Menurut fraksi ini, dampak pandemi menimbulkan dinamika yang cukup tinggi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan pandemi COVID 19 masih menjadi ancaman tantangan bagi daerah, negara dan dunia. Untuk itu, pengendalian pandemi merupakan kunci, terutama bagi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
“Oleh karenanya, Pemerintah Daerah harus tetap fokus melindungi keselamatan masyarakat dalam menghadapi resiko COVID 19 yang masih penuh ketidakpastian,” ujar Ketua Fraksi Golkar, Syafril Saputra.
Sembilan fraksi di DPRD Pessel, secara spesifik memiliki persamaan dan perbedaan dalam pandangan. Selain pandemi, Golkar juga menekankan penyelenggaraan layanan kesehatan gratis bagi pasien miskin bermasalah.
Diantaranya dalam pendekatan sistem yang digunakan Pemkab, bukan pendekatan kasus perkasus. Tapi, bagaimana dilakukan berdasarkan status yang valid, karena pasien miskin sangat amat berpotensi memiliki permasalahan dalam pembiayaan.
“Atas dasar itu, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah memastikan masyarakat miskin sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat berdasarkan pada tingkat validitas dan keshahihan data dan informasi menjadi penentu bagi ekonomi penerima,” terangnya.
Sembilan fraksi, terdiri dari Gerindra, Nasdem, PKS, PAN, Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia (gabungan PPP, Hanura dan Perindo), PDIP, Golkar, Demokrat dan Bintang Karya Bangsa (PKB dan Berkarya).
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan alokasi belanja daerah naik Rp 18,6 miliar dan pendapatan daerah turun Rp 2,6 miliar dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 20 21 dalam rapat paripurna DPRD, Senin 13 September 2021.
Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar menyampaikan, nota rancangan APBD- 2021 sesuai dengan KUPA dan PPAS prioritas rancangan APBD-tahun 2021, antara lain untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat.
“Kedua optimalisasi penanganan dampak pandemi Covid-19, dengan fokus pada upaya pencegahan (vaksin, tracking dan penegakan Perda), pengobatan (tindakan medis, pengobatan dan rujukan) serta penanganan korban meninggal akibat Covid-19,” terangnya.
Selanjutnya, prioritas ketiga, untuk penyelenggaraan layanan kesehatan gratis bagi pasien miskin bermasalah. Lalu, keempat penyelenggaraan pendidikan berkualitas pada sekolah. (min)
