Padang, Prokabar – Rekapitulasi KPU tingkat Provinsi Sumbar molor dari target. Molornya proses rekapilutasi karena terjadi banyak dialog antara pemangku kepentingan mulai dari saksi, Bawaslu terkait proses rekapitulasi.
KPU menjadwalkan tiga hari pelaksanaan rekap, namun KPU harus memperpanjang waktu rekapitulasi hingga, Sabtu (11/5) mengingat durasi dialog yang memakan waktu lama.
Pada hari ketiga rapat pleno, KPU Sumbar menyelesaikan penghitungan di empat kabupaten dan kota, di antaranya Kabupaten Solok, Agam, Kota Bukittinggi dan Kota Solok.
“Secara keseluruhan, kami telah menyelesaikan 13 kabupaten dan kota pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pemilu tahun 2019 ini,” ungkap Koordinator Divisi Teknis KPU Sumbar Izwaryani, di Pangeran Beach Hotel, Jumat (10/5).
Ia juga mengatakan, proses rekap yang biasanya dijadwalkan pukul 09:00 WIB hingga pukul 18:00 WIB, namun kali ini prosesnya akan berlangsung hingga pukul 00:00 WIB.
Kemudian untuk Sabtu (11/5), KPU akan berupaya untuk merampungkan seluruh rekapitulasi penghitungan perolehan suara semua daerah.
“Kita diberikan target dari pusat hingga Minggu (12/5) dan kita upayakan selesai besok namun jika tidak terkejar tentu kita minta dispensasi kepada KPU RI,” ulasnya.
Menurutnya, KPU harus mengakomodir seluruh pemangku kepentingan terkait proses rekapitulasi ini. “Sebenarnya waktu yang diperlukan untuk pembacaan perolehan suara dan data serta perbaikan, rata-rata sekitar satu jam saja,” ujarnya.
Namun waktu tersebut menjadi lebih lama karena munculnya dialog-dialog, sehingga proses pembacaan tertunda dan hingga proses rekapitulasi tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Ia mengatakan rata-rata kesalahan yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengurangi DPT yang telah ditetapkan karena terjadi pencoretan.
Seharusnya, jumlah DPT ditulis sesuai dengan yang telah ditetapkan walaupun terjadi pencoretan dan nanti akan diperbaiki otomatis oleh sidalih.
“Kebanyakan hal itu yang menjadi persoalan dan terjadi ketidakcocokan jumlah DPT yang ada,” sambungnya.
Dari 13 kabupaten dan kota yang telah selesai direkap KPU Sumbar kemarin hingga pukul 18:00 WIB diantaranya, Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Kepulauwan Mentawai, Dharmasraya, Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Bukittinggi, Pariaman, dan Kota Solok. (*/mbb)
