Trending | News | Daerah | Covid-19

Opini

Perjalanan Dinas Kerap Jadi Pemasukan Sampingan, Sudah Saatnya SSHR Diterapkan

Dibaca : 1.0K

Oleh : Muhammad Yasrin Syahputra, Alumni Magistet Manajemen UNP dan Mantan Sekretaris Bakeuda Pasaman

 

Pasaman, Prokabar — Berkembangnya suatu daerah tidak terlepas dari kelihaian pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Lebih dari satu tahun lalu tepatnya tanggal 6 Maret 2019, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Di dalamnya mengamanahkan peraturan pemerintah ini sudah harus ditetapkan dua tahun sejak ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 ini, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dimana di dalamnya terdapat hal-hal baru untuk dipedomani dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu hal baru tersebut adalah untuk penyusunan APBD Pemerintah Daerah harus mengacu Standard Satuan Harga Regiona (SSHR) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional maka perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2021 sudah harus mempedomani SSHR.

SSHR tersebut mengatur tentang satuan untuk biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan. Tataran perencaaan anggaran SSHR merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju serta bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya dari sisi pelaksanaan anggaran SSHR merupakan batas tertinggi yang batasnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan dan sebagai estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Dari beberapa SSHR tersebut menarik bagi kita hari ini adalah pemberlakuan perjalanan dinas dalam negeri. Muncul dalam benak kita sudah siapkah para pejabat termasuk anggota DPRD di daerah untuk bersahabat dengan realita ini. Hal ini melihat kenyataan sebagaimana kita ketahui bersama standar perjalanan dinas di daerah selama ini sangatlah beragam yang merata melebihi dari standar yang telah ditetapkan dalam SSHR tersebut.

Selama ini standard satuan perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Bagi daerah yang selama ini menetapkan standar satuan harga perjalanan dinas telah mempertimbangkan standard biaya umum yang dipergunakan dalam perencaaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tentu tidak menjadi persoalan yang berarti.

Lain halnya bila daerah yang menetapkan standar satuan daerah tanpa mempertimbangkan standard biaya sebagaimana yang berlaku pada APBN. Sebagai contoh standar uang harian antar provinsi atau luar kota berdasarkan SSHR untuk tahun anggaran 2021 paling tinggi adalah Rp.580 ribu untuk Provinsi Papua sedangkan realitanya saat ini banyak daerah telah hampir diatas Rp1.000.000 per hari. Begitu juga dengan uang harian dalam kota lebih dari delapan jam rata-rata pada SSHR paling tinggi hanya Rp230 ribu untuk di Papua sedangkan realitanya sudah ada yang diatas Rp400 ribu. Begitu juga dengan SHR untuk kegiatan diklat atau semacamnya.

Khusus untuk Pemerintah Daerah di Sumatera Barat dengan berpijak kepada Perpres 33 Tahun 2019 maka uang harian perjalanan dinas ke kabupaten/kota dalam provinsi Sumatera Barat (luar kota) maksimal adalah sebesar Rp380 ribu dan uang perjalanan dinas dalam kecamatan (dalam kota lebih dari 8 jam) adalah sebesar Rp150 ribu. Sedangkan untuk Diklat sebesar Rp110 ribu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pedoman penyusunan APBD setiap tahunnya merupakan andalan pemerintah daerah sebagai legalisasi yang menjadikan standard satuan harga yang bervariasi dan bahkan fantastis terutama untuk uang harian perjalanan dinas. Seyogyanya standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarannya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan. Namun dalam prakteknya mencari ukuran kepatutan, kewajaran dan rasionalitas di daerah sangatlah tidak mudah. Beberapa daerah cendrung ukuran kepatutan, kewajaran dan rasionalitas tersebut merupakan hasil konsensus antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Bila kita lihat kebelakang sebenarnya terkait standart perjalanan dinas di daerah ini sudah sering menimbulkan polemik dan bahkan sampai ke ranah hukum akibat ketidakwajaran karena disandingkan dengan standard perjalanan dinas yang berlaku pada pelaksanaan APBN. Pada tahun 2006 Menteri Dalam Negeri telah pernah mengamanahkan melalaui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007, supaya standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah agar mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

Sayangnya amanah ini tidak lagi sepenuhnya menjadi perhatian oleh pemerintah daerah karena tidak tercantum lagi pada pedoman penyusunan APBD tahun-tahun berikutnya. Dengan adanya standar satuan uang harian yang berbeda disetiap pemerintah daerah tersebut sangat memungkinkan menjadi alternatif lain sebagai solusi penambahan penghasilan bagi pejabat dan ASN tertentu.

Beberapa pejabat dan ASN bahkan enggan menerima uang harian yang menggunakan beban APBN apabila melakukan perjalanan dinas memenuhi undangan dari pemerintah, dan lebih cendrung menggantinya dengan membebani APBD mengingat jauhnya perbedaan selisih standar uang harian yang diterima. Sebagian lagi ada pejabat atau ASN membayar selisih uang harian APBD dengan APBN, tersebut dengan membebani APBD. Menjadikan uang harian perjalanan dinas sebagai alternatif penambah penghasilan memungkinkan pejabat atau ASN melaksanakan perjalanan dinas tanpa memandang prinsip efisien serta efektifif dari perjalanan dinas itu sendiri.

Koordinasi yang seyogyanya dapat dilakukan dengan alat komunikasi tetapi tetap dilakukan dengan melakukan perjalanan dinas. Undangan yang seharusnya dihadiri setingkat staf atau eselon terendah akan tetapi juga dihadiri oleh Eselon III dan Eselon II.

Apabila SSHR ini konsekuen dipedomani oleh pemerintah daerah, maka sudah barang tentu perjalanan dinas bukanlah menjadi alternatif penambah penghasilan bagi pejabat atau ASN yang melaksanakan perjalanan dinas. Sehingga diharapkan pada gilirannya menjadi langkah bijak bagi pemerintah daerah untuk dapat memilih dan memilah kegiatan yang perlu dilakukan melalui perjalanan dinas. Semoga dengan pemberlakuan SSHR untuk uang harian yang merupakan bagian kecil dari SSHR akan terwujud efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah kedepan. (**)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top