Tanah Datar, Prokabar – Menyikapi tindak pengeroyokan puluhan santri yang berujung kritisnya korban, pengawas Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang mengaku jika tindakan para santri tersebut tidaklah dapat dibenarkan, meski korbannya diduga oleh para santri atau terduga pelaku telah melakukan tindak pencurian.
Firmansyah, salah seorang pengawas Pondok Pesantren Nurul Ikhlas mengatakan jika tindak penganiayaan tersebut dilakukan oleh 19 terduga pelaku, disaat para pengawas tengah beristirahat atau tepatnya pada malam hari sekitar pukul 23.00 atau menjelang pukul 00.00 WIB.
Menurut firmansyah, persoalan yang terjadi antara terduga pelaku dengan korban, disikapi dengan introgasi yang berlebihan atau lepas control. Introgasi seperti itu diakui kerap dilakukan para santri dengan kata lain guna menghindari pantauan pengawas.
“Jadi introgasi mereka ini memang sering dilakukan malam menjelang tidur itu, supaya memang tidak terpantau, memang itu dibawah pantauan pengawas karena mereka telah bergerak ke kamar mereka masing-masing. Bagi pengawas, waktu istirahat sangat dimanfaatkan, karena setengah Subuh harus bangun lagi,” ucap Firmansyah.
Firmansyah juga menjelaskan jika satu kamar tersebut diisi oleh delapan santri. Sedangkan korban R bukanlah penghuni kamar tempat kejadian perkara (TKP) dan diduga, sebelum terjadi tindak penganiayaan tersebut, korban terlebih dahulu dipanggil oleh terduga pelaku lain untuk datang ke tempat kejadian perkara, atau di lantai dua musa dormitory.
Saat menanggapi apakah tindak penganiayaan tersebut terencana atau tidak, Firmansyah membantah jika perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ke 19 orang santri sebagai sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.
“Ini sepertinya spontan pak. Kalau ini terencana kami di pesantren justru itu cepat terantisipasi, cepat bisa kami atasi. Ustad ada di asrama, tapi tempatnya yang terpisah dengan kamar santri, dibatasi sekat,“ katanya.
Karena perbuatan para santri yang bertentangan dengah hukum, maka pihak Pondok Pesantren Nurul Ikhlas akan menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian sebelum mengeluarkan sangsi terhadap santri yang telah melakukan pelanggaran. Bentuk sangsi atau tindakan nantinya, akan diputuskan berdasarkan hasi musyawarah pimpinan dan pihak yayasan. (eym)
