Jakarta, Prokabar — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa surat pencekalan Rizieq Shihab yang dikirimkan melalui aplikasi berbagi pesan oleh perwakilan ormas Front Pembela Islam (FPI) bukanlah surat dari pemerintah.
“Itu bukan surat dari pemerintah, itu surat penolakan bahwa yang bersangkutan tidak boleh keluar karena alasan keamanan. Tidak dijelaskan bahwa itu apakah Pemerintah Indonesia, apakah Pemerintah Arab, itu tidak ada,” ungkapnya dilansir Jumat (15/11).
Selain itu, disampaikan bahwa surat tersebut tidak bisa digunakan sebagai bukti pasti adanya pencekalan terhadap Rizieq Shihab.
“Bukan (bukti). Kamu kalau dikasih surat begitu bagimana cara buktikannya? Coba beri tahu saya, saya laksanakan kalau kamu tahu caranya, kalau kamu menganggap itu bukti,” tutur Menko Polhukam.
Sebelumnya, Menko Polhukam juga menjelaskan kalau menurut hukum di Indonesia, batas pencekalan terhadap seseorang adalah maksimal 6 bulan. Namun, Rizieq Shihab sendiri mengaku telah dicekal selama 1,5 tahun.
“Menurut hukum Indonesia, orang dicekal itu maksimal 6 bulan, dia ngakunya 1,5 tahun, berarti tidak masalah dengan Indonesia dia,” tegasnya. (*/hdp)
