Prokabar.com, Kabupaten Solok – Ketua Fraksi PPP Kabupaten Solok Dendi membantah tuduhan yang menyebutnya menghalang-halangi Bupati Kabupaten Solok Epyardi Asda.
Dendi menjelaskan rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok mengagendakan laporan badan anggaran terhadap pembahasan APBD Perubahan 2021.
Sebelum membahas hal tersebut, Dendi tentu ingin mempertanyakan status Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD.
Sebab, sebelumnya ada penunjukkan Pekasana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kabupaten Solok yang jatuh pada Lucki Efendi.
Baca Juga Milenialisme.com
Penunjukkan ini membuat status Dodi Hendra menjadi perdebatan lantaran Surat Sekretaris Daerah Sumatera Barat bernomor 120/346/Pem-Otda/2021 tanggal 19 September 2021 masih menyatakan Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok yang sah.
“Saya mempertanyakan eksistensi Dodi Hendra ini sebagai Ketua DPRD berdasarkan surat Sekdaprov Sumbar,” kata Dendi.
Politisi PPP ini menginginkan agar rapat paripurna mengumumkan status Dodi Hendra ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumbar yang masih melekatkan seluruh kewenangan padanya.
“Jadi jangan bawa persoalan ini sebagai penghambat program pemerintah, kami dari Fraksi PPP menerima APBD Perubahan,” jelas Dendi.
Permintaan untuk mengumumkan kejelasan status Dodi Hendra sbeagai Ketua DPRD sebelum membahas APBD Perubahan menurut Dendi sangat penting.
Sebab, kejelasan ini berkaitan dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
“Karena APBD adalah Perda, mana mungkin Perda itu tidak ditandatangani oleh Ketua DPRD,” katanya.
Pada Jumat (24/9), saat rapat paripurna memang sejumlah fraksi membahas legal standing Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok.
Saat perdebatan terjadi Bupati Kabupaten Solok Epyardi Asda keluar dari rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Solok..
Dalam video yang beredar, Epyardi menyebut anggota DPRD menghalang-halanginya sebagai Bupati.
Epyardi beridi dari tempat duduknya dan mencoba berbicara.
Namun, sejumlah anggota mencoba menginterupsi hingga akhirnya Epyardi berjalan keluar meninggalkan sidang.
Setelah Bupati Epyardi keluar sidah paripurna akhirnya ditunda.
