Pesisir Selatan, Prokabar – Pengamat Sosial universitas Negeri Padang (UNP), Eka Vidya, menilai, sikap Kejari Painan mempertimbangkan Petisi masyarakat Pesisir Selatan (Pessel) terkait proses hukum Rusma Yul Anwar sudah tepat.
Pernyataan Kejari merupakan bentuk pertimbangan psikologis, mengingat gelombang massa yang begitu besar saat penyampaian Petisi.
Apalagi, massa datang secara spontan atas kesadaran sendiri, tanpa ada mobilisasi.
“Pertimbangannya situasional. Kondisi psikologis masyarakat. Itu sudah benar,” ungkap Eka Vidya pada wartawan Kamis (18/3).
Berita Terkait:
- Gubernur Sumbar Diminta Copot Bupati Pessel Rusma Yul Anwar
- Khairul Fahmi: Rusma Yul Anwar Telah Dilantik, Tak Bisa Begitu Saja Diberhentikan
- Petisi Masyarakat Pessel Diterima Kejari Sebagai Pertimbangan Hukum
- Kepentingan Kelompok Jangan Merusak Keutuhan Pessel, Ini Kata Mereka
Eka Vidya menjelaskan, gelombang massa itu terjadi akibat ada perbedaan persepsi antara norma menurut hukum dengan norma dalam persepsi masyarakat terkait vonis Pengadilan Negeri Padang terhadap Rusma Yul Anwar.
Penyebab perbedaan persepsi ini ada dua faktor.
Pertama, bisa jadi putusan pengadilan tidak sesuai dengan dampak dari perbuatan Rusma Yul Anwar.
Kedua, lemahnya sosialisasi tentang norma hukum pada masyarakat.
Jika hukum tetap dipaksakan ketika itu, maka bisa berdampak pada gejolak sosial dari belasan ribu masyarakat yang hadir.
“Karena mereka menilai vonis tidak setimpal dengan perbuatan dan dampak yang ada,” kata Eka Vidya.
Tak hanya itu, masyarakat beranggapan persoalan yang mendera mantan wakil bupati itu sarat kepentingan dan kental nuansa politik.
Kemudian, penilaian adanya intervensi keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA).
Kendati demikian, hukum harus bicara hukum. Sedangkan Petisi hanya bahan pertimbangan sementara.
“Nah, di sini harus ada ketegasan. Jika tidak, ini akan terus berlanjut,” terangnya.
Sikap Kejari Painan
Sebelumnya, Kejari Painan, Dona Rumiris Sitorus, menyampaikan pihaknya berjanji akan memepertimbangkan Petisi untuk proses lebih lanjut.
Ia pun mengapresiasi aksi damai belasan ribu masyarakat saat mengantarkan Petisi.
Bahkan, Dona mengaku telah mengirim Petisi itu pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat di Padang.
Selanjutnya, Kejari akan melanjutkan petisi tersebut ke Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta.
Baca Juga Milenialisme.com
- Kosmetik Mahal, Perhatikan Tips Cantik Ini
- Empat Fungsi Rendang Khas Minangkabau
- Hoax Menjamur, Media Komunitas Solusi untuk Pembaca
Selain Petisi, pertimbangan lainnya adalah mengingat posisi Rusma Yul Anwar adalah seorang kepala daerah.
“Jadi, kami butuh petunjuk dari atasan. Nanti pelaporannya berjenjang,” ujar Kajari.
Pengadilan Negeri Kelas I A Padang menyatakan Rusma Yul Anwar bersalah karena melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan atau melanggar Pasal 109 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Lingkungan Hidup.
Bupati Pessel terpilih itu mendapatkan vonis satu tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dengan pengurangan masa tahanan 3 bulan.
Rusma menyatakan banding. Namun, putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri.
Upaya hukum berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Akan tetapi, 2 hari jelang pelantikan sebagai bupati Kabupaten Pesisir Selatan periode 2021-2024, Mahkamah Agung pada 24 Februari 2021 lewat situs resminya merilis penolakan kasasi.
