Padang, Prokabar – Landainya kasus Covid-19 di Tanah Air beberapa waktu terakhir membuat masyarakat mulai meninggalkan kedisplinan pelaksanaan protokol kesehatan (prokes).
Di Kota Padang, banyak warga di pusat kerumunan seperti kafe atau tempat-tempat wisata, yang tak lagi mengindahkan prokes. Meski di satu sisi menunjukkan ekonomi yang mulai menggeliat, tapi di sisi lain bisa menimbulkan ancaman baru; gelombang kasus Covid-19 berikutnya.
Hal itu menjadi fokus diskusi dalam FGD (Forum Group Discussion) yang diadakan Harian Singgalang bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Satgas Covid-19, Kamis (16/12) melalui aplikasi Zoom.
FGD menghadirkan nara sumber Kasrem 032/Wbr: Kolonel Czi Arif Hartoto, Bidang Humas Polda Sumbar, Afriyani, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Sumbar, Ferdinal, SSTP, dan wartawan senior, Abdullah Khusairi.
Kol Arif Hartoto pada kesempatan itu mengakui turunnya kesadaran warga dalam disiplin melaksanakan prokes. Padahal, pada awal-awal pandemi, prokes cukup ketat dilakukan.
Dia menduga, hal itu dipengaruhi penurunan angka positif yang sangat drastis dalam beberapa minggu terakhir serta vaksinasi yang membuat seseorang sudah merasa terlindungi dari penularan virus.
Sesudah vaksin, mereka merasa mendapat perlindungan, sehingga ada kelalaian dalam melakukan prokes. Saya beberapa kali berjalan ke daerah, dan memang, prokes itu sedikit terabaikan, katanya.
Meski demikian, kata Arif, pihak Korem sesuai perannya, tetap memberi imbauan kepada masyarakat untuk disiplin menjalankan prokes.
Selain itu, menurutnya, perlu strategi-strategi baru untuk menyinkronkan kejenuhan masyarakat selama ini dengan kondisi pandemi yang belum hilang sehingga jangan sampai lepas kendali lagi. Prokes dan kegiatan ekonomi perlu sejalan. Mungkin perlu inovasi baru untuk luruskan hal ini, katanya.
Sedangkan untuk penindakan, Korem siap memberi dukungan terhadap Satpol PP. Seperti belum lama ini, tim terpadu melakukan penyegelan terhadap salah satu kafe di Padang yang tak mengindahkan prokes.
Hal senada dikatakan Ferdinal yang mengakui tingkat kepatuhan masyarakat terhadap prokes semakin turun.
Meskipun demikian, gugus tugas provinsi dan kabupaten/kota masih melakukan tugas seperti biasa, mengimbau dan mengingatkan masyarakat.
Dikatakan Ferdinal, dari catatan berdasarkan aplikasi Sipelada (Sistem Informasi Pelanggar Perda) milik Pemprov Sumbar, pelanggaran prokes yang pernah dilakukan masyarakat semenjak awal pandemi sudah mencapai 257.653 untuk pelanggaran personal.
Sedangkan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha sebanyak 2.380. Selain itu, 600 penanggung jawab acara pernah diberi sanksi karena melanggar prokes tersebut. Sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan mulai dari sanksi administratif hingga denda.
Terkait banyaknya masyarakat yang melanggar, Ferdinal menilai, selain kesadaran yang rendah, juga sanksi yang dinilai terlalu ringan. Padahal, berbagai upaya bahkan ke tingkat nagari sudah dilakukan Pemprov dan kab/kota dengan tim terapdu.
Untuk pengendalian covid-19 tersebut, sebenarnya Pol PP Sumbar telah membuat perjanjian kerja bersama dengan kabupaten/kota dimana kabupaten/kota membentuk tim terpadu sendiri yang juga terdiri dari Pol PP, TNI, Polri, Dinkes dan OPD teknis lainnya.
Kabupaten/kota berkewajiban juga untuk melakukan tugas-tugas penegakan prokes di wilayahnya masing-masing. Hal itu masih tetap berjalan sampai saat ini karena Covid-19 masih berlangsung.
Khusus Pol PP provinsi, kita selalu melakukan kegiatan patroli, termasuk dalam mengawasi prokes, katanya.
Meski demikian, menurutnya, yang dibutuhkan adalah betul-betul kesadaran masyarakat. Karena, sekeras apapun hukumannya tapi bila tak ada kesadaran dari warga sendiri, tetap akan susah untuk dibiasakan.
Sementara, Afriyani dari Humas Polda Sumbar mengatakan, polisi sejak awal sudah melaksanakan pengawasan atau kontrol terhadap pelaksanaan prokes.
Sampai sekarang, polisi bersama Pol PP, TNI dan instansi teknis lainnya, masih melakukan operasi yustisi, di samping gencar melakukan gerakan Sumdarsin (Sumbar Sadar Vaksin) sebagai upaya mempercepat vaksinasi.
“Kita dari Polda Sumbar mengimbau, mari sama-sama tingkatkan kesadaran dalam menjaga prokes. Kita belum tahu kapan pandemi ini usainya. Kita juga mengimbau masyarakat mohon tetap di rumah saat libur nataru. Di rumah saja bersama keluarga dan tidak berkerumun untuk menghindari penularan Covid-19,” pesannya.
Di sisi lain, Abdullah Khusairi menilai, ada kejenuhan masyarakat yang membuat banyak orang yang abai akan prokes.
Sudah cukup lama masyarakat terkungkung dengan berbagai peraturan dan pembatasan. Apalagi, saat ini, ekonomi masyarakat mulai tumbuh.
“Imun kita mungkin bertambah ketika melihat angka 0 (peningkatan kasus) serta suasana batin. Suasana batin masyarakat di Jakarta, misalnya, tentu akan sangat jauh berbeda dengan suasana batin masyarakat di pedesaan,” katanya.
Selain itu, menurutnya, disiplin prokes mungkin juga budaya yang belum terbangun dengan baik. Karena itu, yang dibutuhkan adalah pengetahuan dari diri sendiri dan pendekatan yang bersifat preventif. (vina)
