Trending | News | Daerah | Covid-19

Daerah

Gunakan Masker Hindari Denda dan Pidana. Perda AKB Diterapkan di Tanah Datar Mulai 10 Oktober

Dibaca : 482

Tanah Datar, Prokabar – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru (AKB) di Tanah Datar, Selasa (6/10).

“Perda ini hingga disahkan hanya memakan waktu satu minggu dan ini pembahasan paling cepat sejak 10 tahun terakhir. Dalam perda ini setidaknya terdapat 107 pasal,” kata Muhammad Yani, Staf Ahli Pemprov Sumbar, Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan SDM.

Dihadapan Forkopimda di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Muhammad Yani, juga menyampaikan hadirnya perda AKB tak lain untuk pencegahan dan pengendalian Covid 19 dan bertujuan melindungi masyarakat.

Selain itu, dibentuknya perda AKB juga sebagai upaya pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid 19 yang akhir akhir ini angka penyebarannya cendrung meningkat dan tak terkecuali di Tanah Datar. Tanah Datar sendiri telah berada di zona orange atau beresiko sedang penyebaran virus Corona.

“Dalam perda no 6 ini diatur mengenai sangsi denda dan pidana bagi pelanggar protokol kesehatan, baik perorangan maupun pelaku usaha. Dengan adanya sangsi tegas kita berharap masyarakat dapat menegakkan protokol kesehatan secara disipilin,” ucapnya sembari mengatakan untuk lebih lengkapnya, pemaparan terkait perda AKB bakal disampaikan oleh biro hukum.

Pemerintah provinsi dalam hal ini juga tidak mungkin kembali menerapkan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) di Sumatera Barat. Selain membutuhkan anggaran yang cukup besar, PSBB juga menimbulkan dampak pada banyak aspek, salah satunya perekonomian masyarakat.

“Seperti mobilitas barang saja tentu menjadi sulit masuk ke sumbar, sehingga harga pasar jadi sulit untuk dikendalikan,” sampainya.

Sementara itu, Penjabat Sementara Bupati Tanah Datar Erman Rahman mengatakan jika perda AKB akan mulai diberlakukan di Tanah Datar mulai tanggal 10 Oktober 2020. Sementara, dalam kurun waktu empat hari kedepan, pihaknya akan terlebih dahulu mensosialisasikan Perda tersebut ke masyarakat di 14 kecamatan yang ada.

“Hari ini ada sosialisasi perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Perda ini akan kita tindak lanjuti hingga ke kecamatan, biar masyrakat kita paham betapa pentingnya untuk menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Erman juga menghimbau masyarakat untuk disipilin menerapkan 3 M, Menggunakan masker, jaga jarak. Mencuci tangan dalam beraktifitas. Hal ini juga menghindari terjadinya pemberian sangsi oleh petugas gabungan nantinya.

Usai melakukan sosialisasi , baik tim dari provinsi maupun dari pemkab Tanah Datar lansung bergerak mensosialisasikan perda tersebut ke masyarakat di sekitaran pasar Batusangkar dan pasar tradisional balai selasa di Kecamatan Rambatan. Dalam kesempatan itu, Tim juga membagikan masker kepada pedagang dan pengguna sepeda motor.

Beberapa sangsi yang diatur dalam peraturan daerah tentang adaptasi kebiasaan baru seperti sangsi pelanggaran bagi perorangan, sangsi administrasi berupa teguran lisan, tertulis, kerja social dan denda administrative sebesar Rp100.000 dan daya paksa polisional. Sementara sangsi pidana akan merujukpada pasal 101, dimana setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker dapat dipidana kurungan selama 2 hari atau denda paling banyak Rp250.000.

Hal serupa juga berlaku bagi penanggung jawab usaha dimana sangsi pidana akan merujuk pada pasal 102 dimana kegiatan usaha yang melanggar protokol kesehatan dalam melaksanakan usaha dapat dikenakan pidana kurungan selama 1 bulan atau denda Rp15.000.000.(eym)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top