Padang, Prokabar – Sidang lanjutan perkara dugaan kerusakan hutan bakau (mangrove) di kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan (Pessel) Sumatera Barat (Sumbar), bergulir di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, Selasa (24/9).
Dalam eksepsi (keberatan) atas dakwaan jaksa itu kepada Wakil Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, tim penasihat hukum terdakwa menilai, dakwaan jaksa harus batal demi hukum.
Penasihat hukum terdakwa dari Kantor Hukum Sutomo, S.H dan Rekan, Sutomo mengatakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak cermat dalam menerapkan pasal pidana pada kliennya Rusma Yul Anwar.
Dakwaan yang disampaikan tidak memperlihatkan cara dugaan tindak pidana dilakukan. Kemudian, tidak ada kerugian yang ditimbulkan.
Dalam persidangan, Sutomo mengungkapkan sederet kejanggalan lain dalam dakwaannya.
“Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah kami sampaikan, maka kami selaku Penasihat Hukum memohon kepada ketua dan anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini, untuk menerima keberatan penasihat hukum terdakwa seluruhnya,” kata Sutomo dalam eksepsinya.
Lebih jauh disampaikannya, surat dakwaan melanggar Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP sehingga harus dinyatakan batal demi hukum sesuai Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
Setidaknya, menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. “Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala dakwaan penuntut umum,” ujarnya.
Sutomo mengatakan, perkara tersebut merupakan perkara pidana dengan pembuktian materil, bukan formil. Kerusakan lingkungan hidup sebagaimana pasal yang dituduhkan, Pasal 98 Ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah jelas disebutkan, dilakukan secara langsung oleh para saksi dan bukan dilakukan secara langsung oleh terdakwa.
Anehnya, Penuntut Umum sama sekali tidak menjadikan saksi sebagai terdakwa, atau turut sebagai yang melakukan atau membantu melakukan.
Adalah mustahil seluruh rangkaian tindak pidana yang didakwakan dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa seorang diri sebagai yang melakukannya (plegen).
Padahal Penuntut Umum sangat menyadari mengenai asas dan prinsip dalam pertanggungjawaban pidana, yang menyebutkan, siapa yang melakukan perbuatan, maka terhadap itulah yang dimintakan pertanggung-jawabannya secara hukum.
Akan tetapi Penuntut Umum alpa dalam memuat Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam uraian dakwaan a quo, jelas penasihat hukum lainnya, Vino Oktavia.
Menurutnya, jika penuntut umum memuat Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan perkara a quo, maka menjadi jelas siapa saja yang patut dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika tidak, maka sangat nyata surat dakwaan tidak diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap.
Sementara JPU Fadlul Azmi Cs, akan memberikan jawaban untuk eksepsi
terdakwa itu pada sidang berikutnya.
Diketahui, perkara berawal dari dugaan perusakan hutan lindung dan penimbunan hutan bakau (mangrove) di kawasan Mandeh, Kecamatan Koto XI, Pesisir Selatan pada 2016.
Dalam dakwaannya, terdakwa dikenakan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 109 pada dakwaan kedua, tutupnya.(min)
