Pessel, Prokabar – Penasehat Hukum Wakil Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Rusma Yul Anwar, Fino Oktavia menilai penegakkan hukum soal dugaan kerusakan mangrove di Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan, terkesan tebang pilih.
Batapa tidak, dari empat pelaku yang telah dilaporkan Bupati Hendrajoni, hanya kliennya saja yang diproses. Sementara, tiga nama lainnya tidak.
“Padahal, dari keempat terlapor itu, justru lahan milik Rusma Yul Anwar kerusakannya yang paling kecil,” ungkapnya pada wartawan melalui telponnya di Padang, Rabu (25/9).
Dalam eksepsi, dakwaam perkara hukum ini disebut-sebut berawal dari adanya laporan masyarakat sekitar. Namun, terdapat laporan lain yang diteken Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni tertanggal 27 April 2018.
Laporan bernomor surat 660/152/DLH-PS/2018 perihal Pengrusakan Lingkungan Hidup di Kawasan Mandeh itu disampaikan ke Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI dan Jaksa Agung.
Pada laporan tersebut, terdapat tiga nama lainnya yang tidak diproses secara hukum. Ketiganya antara lain dua orang mantan pejabat di Pessel dan seorang pengusaha, dengan luasan kerusakkan yang lebih parah.
“Itu belum lagi kerusakkan yang ditimbulkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat,” terangnya.
Akan tetapi, lanjutnya, hingga saat ini hanya Rusma Yul Anwar yang diproses hukum dan ditetapkan tersangka hingga terdakwa.
Sebab, publik bisa menilai, Rusma Yul Anwar selaku Wakil Bupati Pesisir Selatan sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra, berpotensi paling kuat menjadi penantang petahana Bupati Hendrajoni di Pilkada 2020.
Sementara, terlapor lainnya tidak ada yang berpotensi menjadi penantang petahana dalam Pilkada Pessel mendatang.
Padahal, diantara empat orang terlapor tersebut, belum termasuk Dinas PU Sumbar, mangrove di lahan milik Rusma Yul Anwar yang paling kecil kerusakannya.
Namun segala cara dilakukan agar klien kami diproses hukum, termasuk indikasi mark up luas mangrove rusak yang dituduhkan kepada beliau
“Buktinya, penyidik memalsukkan halaman dan pelataran dekat sungai yang dikeruk sebagai eks hutan mangrove,” tuturnya.
Untuk itu, Tim Penasehat Hukum meminta majelis hakim membatalkan dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dakwaan yang disampaikan tidak tersebut mencerminkan cara dugaan tindak pidana dilakukan. Kemudian, tidak ada kerugian yang ditimbulkan.
Surat dakwaan melanggar Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum sesuai Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Setidaknya, mejelis hakim bisa menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima
PH juga mengatakan, perkara tersebut merupakan perkara pidana dengan pembuktian materil, bukan formil.
Kerusakan lingkungan hidup sebagaimana pasal yang dituduhkan, Pasal 98 Ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan telah jelas disebutkan, dilakukan secara langsung para saksi, bukan dilakukan secara langsung terdakwa.
Anehnya, Penuntut Umum sama sekali tidak menjadikan saksi sebagai terdakwa, atau turut sebagai yang melakukan atau membantu melakukan.
“Adalah mustahil seluruh rangkaian tindak pidana yang didakwakan dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa seorang diri sebagai yang melakukannya (plegen),” tutupnya,(min)
