Hukum

Diduga Selewengkan ADD dan DD, Walnag di Pessel Dilaporkan ke Mapolres

Pessel, Prokabar – Badan Musyawarah (Bamus) dan unsur tokoh masyarakat Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), melaporkan Wali Nagari, Ben Suhendri ke Mapolres dan inspektorat.

Dalam laporan tersebut, ada beberapa poin sampel pekerjaan proyek diduga diselewengkan yang berasal dari program Anggran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang diduga di mark-up.

Sekretaris Bamus Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Lefriani mengatakan, pihaknya bersama unsur tokoh masyarakat telah melaporkan wali nagari ke Mapolres Pessel dan inspektorat, karena wali nagari telah melakukan pemalsuan tanda tangan ketua Bamus yang ditemukan dalam APBNagari tahun 2018 yang diubah sepihak oleh wali nagari tesebut.

Perubahan isi APBNagari yang telah disepakati dengan Bamus diantaranya pembangunan TPT dan penimbunan bahu jalan Kampung Pinang Pasar Pagi dari Rp92 juta menjadi Rp41 juta.

Pembangunan TPT dan penimbunan bahu jalan Sungai Tawa nilai Rp78 juta menjadi Rp41 juta, pembuatan Rabat beton jalan Kampung Luar diubah menjadi pembagunan TPT dari Rp20 juta menjadi Rp30 juta.

Pembangunan jalan rabat beton dari Gurun Panjang ke Mushollah Mutaqin dengan anggaran disepakati Rp99 juta dihilangkan sepihak oleh Wali Nagari.

Pembangunan rabat beton Kampung Parik ke rumah Zulyunifran dengan anggaran Rp20 juta dihilangkan sepihak oleh Wali Nagari.

Pembangunan TPT dan penimbunan bahu jalan Eler Anakan dengan anggaran Rp52 juta dihilangkan sepihak oleh Wali Nagari.

Pembelian kendaraan dinas bamus dari Rp20 juta diubah menjadi Rp17 juta, pembelian pakaian bamus dengan anggaran Rp6,5 juta oleh wali nagari.

Pembangunan rabat beton jalan Sungai Janiah anakan dari Rp112 juta diubah menjadi Rp80 juta, pengerasan parak Kawa Anakan sebesar Rp20 juta dihilangkan oleh Wali Nagari.

Pembangunan jalan Subarang Taluak Lasai sebesar Rp104 juta dihilangkan oleh wali nagari dan kegiatan pelatihan bundo kanduang nagari sebesar Rp20 juta dihilangkan oleh wali nagari.

Kegiatan PKK nagari dari Rp8 juta menjadi Rp10 juta dan kegiatan pelatihan Bamus dan anggota dari Rp7 juta menjadi Rp5 juta.

Selanjutnya, temuan pembangunan jalan lingkar Sungai Bungin Pada Tahun 2016 yang panjangnya di APBNag 1.550 m, dengan dana Rp192 juta sedangkan panjang jalan tersebut yang dikerjakan 1.018 m,

Maka terjadi penyimpangan anggaran, yang lebih parahnya lagi, kata Lefriani pengerasan jalan lingkar Sungai Bungin tahun 2017 dan pemasangan gorong-gorong tidak dilaksanakan.

Wali Nagari Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Ben Suhendri menanggapi, persoalan tersebut hanya karena ketidaksenangan Bamus saja terhadap kebijakan yang telah dibuat.

“Munurut laporan itu biasa saja, dan kami sudah sering dilaporkan, bahkan sejak tiga tahun lalu. Yang penting kami saat ini melakukan saja apa yang bisa kami kerjakan,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika penyelewengan yang dilakukan dalam mengambil kebijakan, pihaknya siap diproses. Karena, segalanya penegak hukum menindak.

“Cuma kalau diduga ada penyelewengan anggaran, anggaran yang mana. Jika benar, inspektorat ada yang memeriksa,” tutupnya singkat.(min)

Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
Loading...
To Top