Diduga Dukung Salah Satu Capres, ASN di Padang Dilaporkan ke Komite ASN

Penulis -

Kamis, 21 Februari 2019 - 17:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi

ilustrasi

Padang, Prokabar – Seorang guru SMP di Kota Padang berinisial RA dilaporkan Bawaslu Kota Padang ke Komite ASN karena diduga melakukan pelanggaran kode etik dengan membuat isyarat jari sebagai bentuk dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketua Bawaslu Padang Dorri Putra mengatakan pihaknya telah mengonfirmasi kepada oknum guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut dan guru itu mengakui gestur tersebut memang sebagai bentuk dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Pelanggaran ini kami temukan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat dan data yang ada kami lakukan klasrifikasi,” kata, Kamis (21/2).

Ia mengatakan seorang ASN yang menggunakan seragam harus netral dan tidak diperbolehkan menunjukkan gestur atau simbol keberpihakan kepada salah seorang peserta pemilu.

“Kami memutuskan dirinya telah melanggar aturan pemiliu dan melaporkan kepada Komite ASN. Sekarang terserah keputusan Komite ASN apakah dia diberikan sanksi ringan sedang atau berat,” kata dia.

Selain itu pihaknya juga memproses dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh seorang Koordinator PKH di Kota Padang berinisal WJP yang diduga melakukan politik praktis dengan mengajak masyarakat yang menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendukung caleg tertentu.

Dalam aturannya, pegawai PKH tidak diperkenankan melakukan politik praktis dengan mengajak masyarakat penerima bantuan dana PKH memilih peserta pemilu dalam pemilu presiden maupun pemilu legislatif.

“Kami telah melakukan klarifikasi dan memutuskan untuk melaporkan kepada Komite PKH untuk menindaklanjuti pelanggaran pemilu ini,” katanya.

Sebelumnya Bawaslu Kota Padang juga memproses seorang calon anggota legislatif DPR RI berinisal DS yang diduga melakukan politik uang kepada masyarakat.

“Caleg itu diduga memberi uang kepada masyarakat dan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat apabila dirinya terpilih nantinya sebagai anggota DPR RI,” kata dia.

Namun pelaporan itu mentah dan tidak diproses oleh Gakumdu karena barang bukti yang dimiliki bawaslu kurang sehingga rekomedasi tersebut dimentahkan.

“Kami akan terus berupaya dalam bentuk pencegahan pelanggaran pemilu baik dalam bentuk politik uang maupun pelanggaran lainnya. Namun ketika telah diingatkan namun tetap melakukan pelanggaran maka akan kita proses,” katanya. (*/mbb)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sudah Dipetakan, Ini Indeks Kerawanan Pemilu di Pasaman
KPU Diminta Jaga Kerahasiaan Daftar Pemilih
Dicairkan, Ini Jumlah Dana Santunan Untuk Petugas KPPS yang Gugur Usai Pemilu 2019 di Pasaman
KPU Sumbar : Pemilu 2019 Tugas Luar Biasa
KPU Sumbar Gelar Diseminasi Hasil Riset Kepemiluan 2019
E-Rekap Diusulkan Jadi Hasil Resmi Pemilu
Pemilu Sukses di Pasaman, KPU Pasaman Berikan Ini Pada PPK, PPS, KPPS dan PAM TPS
KPU Laporkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Kepada Presiden
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 17 Maret 2020 - 20:34 WIB

Sudah Dipetakan, Ini Indeks Kerawanan Pemilu di Pasaman

Sabtu, 25 Januari 2020 - 10:45 WIB

KPU Diminta Jaga Kerahasiaan Daftar Pemilih

Senin, 20 Januari 2020 - 20:25 WIB

Dicairkan, Ini Jumlah Dana Santunan Untuk Petugas KPPS yang Gugur Usai Pemilu 2019 di Pasaman

Senin, 30 Desember 2019 - 09:30 WIB

KPU Sumbar : Pemilu 2019 Tugas Luar Biasa

Minggu, 22 Desember 2019 - 22:42 WIB

KPU Sumbar Gelar Diseminasi Hasil Riset Kepemiluan 2019

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB