Padang, Prokabar – Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Sumatera Barat menurun drastis dari awalnya peringkat tiga nasional pada 18 September 2018, menjadi urutan ke-26 dari 34 provinsi di Indonesia pada Maret 2019.
“Berdasarkan data ini, Pelaksanaan Pemilu 2019 di Sumbar diharapkan bisa berjalan baik,” kata Ketua Bawaslu, Surya Efrimen dalam Rapat Koordinasi Penguatan Pengawasan Netralitas ASN, TNI, Polri dalam Pemilu 2019, Rabu (27/3).
Turunnya IKP Sumbar tersebut tidak terlepas dari kerja keras, sinergisitas, dan kerja sama semua pihak mulai dari pemerintah provinsi dan daerah, Polda, Korem, Kejati, serta Forkopimda lain.
Meski dinilai aman, namun Surya mengingatkan kegiatan pengawasan dan koordinasi harus tetap dilakukan, karena intensitas menuju 17 April 2019 masih melewati berbagai dinamika. Jangan sampai penurunan IKP itu membuat semua pihak lengah hingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Untuk pengawasan dan pencegahan pelanggaraan Pemilu itu, Bawaslu telah membentuk pengawas Pemilu hingga ke tingkat TPS di kecamatan. Bahkan, jumlah pengawas Pemilu di Sumbar mencapai 16.716 orang, dari 800 ribu pengawas di TPS seluruh Indonesia.
Surya juga menilai dinamika Pemilu di Sumbar berlangsung dinamis. Beberapa kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang muncul sudah diselesaikan.
“Ada empat pelanggaran yang terjadi di tiga kabupaten dan kota, yakni Pasaman Barat, Kota Solok, dan Solok Selatan, semuanya sudah inkrah di pengadilan Sumbar. Kemudian ada 46 sengketa yang sudah kita selesaikan,” ungkapnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu dilakukan bersama-sama. Khusus untuk netralitas ASN, TNI dan Polri dilakukan oleh lembaga masing-masing agar lebih efektif.
Sebelumnya, IKP Sumbar berada pada urutan ketiga daerah paling rawan di Indonesia, setelah Papua Barat, dan DKI Yogyakarta. Namun berdasarkan data Mabes Polri melalui video conferene pada 20 Maret 2019, Sumbar dinilai telah aman menyelenggarakan Pemilu 2019 ini.(*/mbb)
