Trending | News | Daerah | Covid-19

Daerah

Belum Ada Paslon Urus STTP Kampanye dan Rekomendasi Gugus Tugas Covid-19

Dibaca : 309

Tanah Datar, Prokabar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanah Datar kembali sosialisasikan PKPU no 13 tahun 2020 kepada LO dan partai politik pengusul Paslon Pilkada Tanah Datar 2020. Dalam sosialisasi itu terungkap juga dimana sembilan hari tahapan kampanye dimulai, belum ada satupun pasangan calon yang mengajukan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye kepada kepolisian.

Secara otomatis, surat rekomendasi dari tim gugus tugas yang seperti diisyaratkan dalam PKPU juga tidak pula dikantongi oleh masing-masing paslon saat kampanye terbatas, tatap muka atau dialog.

Anggota Bawaslu Tanah Datar, Koordinator Devisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Yuli Fadry mengatakan jika berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, sampai saat ini belum ada satupun Paslon yang mengurus STTP untuk berkampanye.

Padahal, dalam PKPU jelas diatur paslon wajib memberitahu kepada pihak kepolisian dan mengantongi surat rekomendasi dari tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 ketika hendak melakukan kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka atau dialog.

“Sejak tanggal 26 september kemarin sampai hari ini, sudah sembilan hari, belum ada satupun pasangan calon yang menyampaikan secara tertulis ke pihak kepolisian. Artinya, kami memahami belum ada satu pun pasangan calon yang melakukan pertemuan terbatas atau kampanye. Kalaupun ada, itu melanggar PKPU,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan, mustahil bagi masyarakat bisa mengadakan keramaian di tengah pandemi Covid 19 dengan mengundang pasangan calon kepala daerah. Pasalnya, sesuai instruksi Kapolri, hal itu jelas dilarang, dan jika dipaksakan dapat dibubarkan.

“Tapi Kegiatan Masyarakat yang ada keramaian kan harus seizin Kepolisian, Tapi Polisi tidak akan memberi Izin, sesuai Instruksi Kapolri. kalau tetap dilakukan, akan dibubarkan, ada atau tidak ada Paslon hadir,” tambahnya.

Yuli Fadri menambahkan, dalam setiap tahapan pilkada, apalagi disaat kampanye pasangan calon tidak dibenarkan membagikan uang kepada masyarakat.

“Satu rupiah pun tidak diperbolehkan dalam UU dan Peraturan KPU yang beredar. Yang boleh hanya dalam bentuk Benda yang dituangkan dalam bentuk Alat Peraga Kampanye, Bahan Kampanye,” tegasnya

Hal senada juga diungkapkan Kabag Ops Polres Tanah Datar, dimana ia mengatakan jika sampai saat ini belum ada satupun pasangan calon yang mengurus izin kampanye, pertemuan terbatas atau dialog kepada pihaknya.

Jika dibandingkan dengan daerah yang juga melaksanakan pilkada, paslon telah ada mengurus izin untuk berkampanye sementara di Tanah Datar tidak ada sejak tahapan dimulai 26 september kemarin.

“Sesuai yang disampaikan Bawaslu tadi, sampai saat ini, sudah 9 hari belum ada paslon yang mengurus STTP ke Polres Tanah Datar. Yang jadi pertanyaan saya, apa teman-teman dari parpol atau LO tidak mengetahui persyaratan mengurus izin ini dari satuan intel,” sampai Kompol Ishak.

Kompol Ishack juga mengatakan jika pengurusan STTP dapat diajukan oleh pasangan calon yang hendak berkampanye minimal 1 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.

“Untuk mengajukan STTP, itu dapat dilakukan minimal 1 minggu sebelum kegiatan dimulai,” ujarnya sembari menyebutkan syarat-syarat yang mesti dilengkapi LO dalam mengurus STTP di Mapolres Tanah Datar.

Saat ditemui usai pertemuan bersama LO dan parpol pengusul, Kabag Ops Polres Tanah Datar kembali mengatakan jika kedepannya masih ditemui paslon yang berkampanye tanpa mengantongi STTP bisa saja untuk dibubarkan.(eym)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top