Dharmasraya, Prokabar — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) tergabung dalam aliansi mahasiswa Dharmasraya, gelar unjuk rasa ke kantor DPRD, 75 persen anggota dewan “Cigin”, alias tidak ada di tempat,, Senin (11/4/22).
Dari 30 orang anggota DPRD Dharmasraya, hanya 7 orang bersedia menemui ratusan masa pendemo. Diantaranya Pariyanto, S. H, (PDI Perjuangan) Ir. H. Adi Gunawan, M. M, (Golkar) Sasmi Erli, S. Pd. I, (Golkar) Irmon, S. Hut, (PKS) Yulindo Sari Muhtar, S. E (PAN) Ampera Dt Labuan (Nasdem) Salman, S. Sos, (Demokrat). 1 orang izin sakit, sedangkan 22 orang lagi entah dimana rimbanya.
Menurut Plt Sekwan Dharmasraya Syamsuardi, ketika dikonfirmasi awak media menyebutkan, pihak sekretraiat telah menyampaikan kepada seluruh anggota dewan. Selain itu, juga telah menghubungi mereka melalui telpon seluler.
Muhammad Hasbih, koordinator aksi, dari tiga perguruan tinggi berada di Kabupaten Dharmasraya, meliputi Univiersitas Dharmas Indonesia (Undhari) , Universitas Andalas (Unand), dan STITNU, dalam orasinya menyampaikan 10 poin tuntutan. Diantaranya mendesak pemerintah agar menstabilkan kembali harga minyak goreng (Migor) sesuai dengan kemampuan masyarakat. Serta mendesak pihak pemerintah mengusut tuntas pelaku penimbun Migor.
Menuntut, agar transparan mengenai data bahan bakar minyak (BBM) sesuai kebutuhan daerah. Mendesak DPRD agar mendorong Bupati Dharmasraya untuk membentuk team supervisi, dengan melibatkan mahasiswa Dharmasraya, agar terang benderang pelaku kecurangan dalam perdagangan Migor.
Selanjutnya, supaya mengawasi secara merata kebutuhan BBM di Kabupaten Dharmasraya, dan memperketat pengawasan agar tidak terjadi penimbunan BBM jenis Solar.
Mahasiswa tersebut juga dengan tegas menyampaikan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Terpenting lagi, para wali nagari agar tidak ikut serta mendeklarasikan Jokowi 3 Periode. Mendesak Presiden Jokowi, agar memecat 4 menteri yang telah membuat propaganda presiden tiga periode. Terakhir, menuntut pembentukan team pengawasan terhadap pupuk bersubsidi.
Miris benar rasanya, tuntutan masa unjuk rasa, mewakili suara rakyat, namun di tandatangani oleh 7 orang nggota DPRD dari 30 jumlah anggota dewan terhormat di pilih oleh rakyat itu.
“Inilah cermin wakil rakyat yang sudah duduk di kursi empuk, lupa akan rakyatnya. Saat mencalonkan diri, mengemis dan memohon kepada masyarakat untuk mendapatkan suara. Setelah duduk, tidak memikirkan lagi kesulitan rakyat yang diwakili,” sebut Hasbih sedikit geram.
Ia juga menambahkan, pada prinsipnya kami datang kekantor DPRD, untuk menyampaikan keluhan masyarakat yang diwakili. Namun, ketika warga ingin mengadukan nasibnya, malah “Cigin,” alias kabur.
Sementara itu, Ketua DPRD Dharmasraya Pariyanto, didampingi wakil Ketua Adi Gunawan, bersama 5 orang rekannya yang lain, memberikan apreasiasi kepada mahasiswa yang sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat Dharmasraya, umumnya rakyat Indonesia.
“Adapun tuntutan mahasiswa secara tertulis dan telah ditandatangani ini, secepatnya akan disampaikan ke tingkat Provinsi, dan Pusat. Sedangkan tuntutan tertuang dalam poin nomor 4, 5,dan 6, akan disampaikan ke pihak pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya,” jelas Pariyanto.
Sebagai “saluang asok, ” Penyambung lidah masyarakat, lembaga DPRD Dharmasraya, akan sesegera mungkin menyampaikan aspirasi masyarakat ini ke tingkat lebih tinggi , tukuk Adi Gunawan, mengakhiri.
Masa pendemo juga dikawal ketat oleh pasukan Polri, TNI, Pol PP, BPBD, dan Perhubungan. Walaupun sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara mahasiswa dengan pasukan pengamanan, namun tidak berselang lama, tanpa ada kericuhan. Setelah tuntutan diterima oleh pihak DPRD Dharmasraya, maka para pendemo membubarkan diri dengan tertib, dan aman. (fatafza)
