Jakarta, Prokabar — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memfasilitasi daerah-daerah, yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2020.
“Tidak ada perpanjangan waktu penyelesaian NPHD, cuma belum dapat giliran saja untuk difasilitasi,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/11).
Berdasarkan data Kemendagri, terdapat 5 daerah yang belum menyelesaikan NPHD.
Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Solok dan Solok Selatan yang belum tanda tangan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Kabupaten Nias Selatan, Kota Sibolga, dan Provinsi Sulawesi Tengah yang belum tanda tangan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kalau sudah difasilitasi di Jakarta biasanya selesai. Biasanya kendalanya, pihak penyelenggara atau pemda bertahan dengan pagu anggaran sesuai versi masing-masing,” tuturnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau Menteri Dalam Negeri M.Tito Karnavian, agar memastikan pemerintah daerah transparan dalam menganggarkan dana Pilkada 2020. (*/hdp)
