Pessel, Prokabar — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sumbar bakal menggugat Bupati Hendrajoni terkait penghentian sepihak pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan.
Ketua LBH Sumbar, Zentoni, mengatakan, aksi Hendrajoni itu merupakan perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige Overheids Daad) yang sudah diatur dalam Pasal 1365 Kitab UU Hukum Perdata.
“Dalam waktu dekat. Yang pasti ini tidak main-main atau bukan gertak semata,” ungkapnya dalam siaran persnya nomor 02/ZN/LBH-SB/IX/2019 yang diterima Prokabar.com di Painan, Kamis (19/8).
Pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan di Bukit Kabun Taranak Kecamatan IV Jurai itu dimulai sejak 2015. Ketika itu, Bupati Pesisir Selatan dijabat Nasrul Abit.
Rencana pembangunan telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah pada Pusat Investasi Pemerintah.
Kegiatan pembangunan dibiayai dengan pinajman pemerintah daerah pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP/PT SMI) senilai Rp99 miliar.
Dari besaran dana itu, Rp96 miliar untuk pembangunan fisik gedung. Sedangkan sisanya sebagai pembelian perlengkapan peralatan kesehatan.
Hingga kini, pemerintah daerah telah mencairkan Rp32 miliar, dari total pinjaman, dengan cicilan utang ditambah bunga sebesar Rp9,2 miliar per tahun.
Namun, pada 2017, ketika bupati dijabat Hendrajoni, ia menghentikan kegiatan pembangunan, tanpa persetujuan DPRD. Ia beralasan, gedung baru itu tidak memiliki dokumen Amdal.
Padahal, lanjutnya, masyarakat di daerah berjuluk ‘Negeri Sejuta Pesona’ itu sangat membutuhkan layanan kesehatan yang memadai.
“Nah, yang ada hanya di RSUD M. Zein. Jadi, kami minta nanti Pengadilan Negeri Painan
mengabulkan gugatan ini nanti,” sebutnya.
Sementara, pemilik akun media sosial, Hidayat Kampai dalam postingannya juga menegaskan, yang menghentikan pembangunan RSUD itu dinilai menghambat pembangunan.
Apalagi, menurutnya, penghentian kegiatan pembangunan tanpa berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Gugatan LBH Sah-Sah Saja
Secara terpisah, Anggota DPRD Pessel, Novermal Yuska mengatakan, LBH Sumbar sah-sah saja menggugat Bupati Hendrajoni terkait penghentian pembangunan RSUD.
Apalagi, jika itu merupakan atas nama masyarakat Pesisir Selatan. “LBH Sumbar tentu berhak melakukan itu. Tapi tentu harus jelas dulu legal standingnya,” ujarnya.
Kendati demikian, sikap prubadinya selaku amggota DPRD bakal menunggu hasil audit BPKP Perwakilan Sumbar keluar. Karena hasil dan rekomendasi daru hasil audit yang harus ditindaklanjuti.
“Kalau ternyata proses pembangunannya sudah sesuai aturan, tentu pembangunannya harus dilanjutkan. Kalau ditemukan ada indikasi pidana korupsi, harus diserahkan ke penegak hukum untuk diusut tuntas,” tutupnya. (min)
