Istri Gubernur Sumbar Dipanggil Bawaslu Limapuluh Kota, Ini Sebabnya

Penulis -

Senin, 4 Maret 2019 - 18:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Limapuluh Kota, Prokabar – Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil II Sumbar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nevi Zuairina dipanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Limapuluh Kota, karena diduga telah melanggar aturan kampanye.

Caleg yang merupakan istri dari Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno itu diduga melakukan kampanye di tempat yang terlarang, yakni sarana pendidikan. Pemanggilan sendiri akan dilakukan besok, Selasa (5/3).

Ketua Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Yoriza Asra, Senin (4/3) menyebut, dugaan pelanggaran kampanye Nevi Zuairina berawal dari laporan masyarakat.

Namun karena unsur materil dari laporan tersebut tidak lengkap, sehingga Bawaslu akhirnya menjadikan hal itu sebagai temuan dugaan pelanggaran kampanye.

“Nevi Zuairina sudah diundang untuk datang ke Bawaslu dalam rangka klarifikasi terkait dugaan pelanggaran kampanye di salah satu SMKN di Limapuluh Kota. Karena itu, perlu kita mintai keterangan Nevi Zuairina,” katanya.

Berdasarkan undangan yang dikirim dan sudah diregistrasi tersebut direncanakan, Nevi Zuraina akan dimintai keterngannya di Kantor Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota di Jalan Tanjuang Pati.

“Undangan pemanggilan ini sudah diregister. Rencananya, Selasa (5/3) siang Nevi Zuairina dimintai keterangannya,” terangnya.

Selain melakukan pemanggilan terhadap istri Gubernur Sumbar, beberapa hari sebelumnya, Bawaslu Limapuluh Kota juga memanggil Bupati Irfendi Arbi untuk klarifikasi terkait kampanye pasangan Presiden nomor urut 01 yang diselenggarkan di Padang, beberapa waktu lalu.

Meski kegiatan kampanye tersebut dilakukan pada hari libur, Bawaslu tetap meminta konfirmasi dari orang nomor satu di Kabupaten Limapuluh Kota tersebut untuk mengklarifikasi, apakah dalam pelaksanaan kampanye tersebut yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas Negara.

“Saat kampanye pasangan Presiden nomor urut 01, bupati memang tidak cuti dan itu sudah ketentuan. Soalnya, kampanye diselenggarakan dihari libur. Tetapi Bawaslu berhak untuk klarifikasi kehadiran Bupati saat kampanye, apakah yang bersangkutan tidak memanfaatkan fasilitas negara,” pungkasnya.(*/mbb)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sudah Dipetakan, Ini Indeks Kerawanan Pemilu di Pasaman
KPU Diminta Jaga Kerahasiaan Daftar Pemilih
Dicairkan, Ini Jumlah Dana Santunan Untuk Petugas KPPS yang Gugur Usai Pemilu 2019 di Pasaman
KPU Sumbar : Pemilu 2019 Tugas Luar Biasa
KPU Sumbar Gelar Diseminasi Hasil Riset Kepemiluan 2019
E-Rekap Diusulkan Jadi Hasil Resmi Pemilu
Pemilu Sukses di Pasaman, KPU Pasaman Berikan Ini Pada PPK, PPS, KPPS dan PAM TPS
KPU Laporkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Kepada Presiden
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 17 Maret 2020 - 20:34 WIB

Sudah Dipetakan, Ini Indeks Kerawanan Pemilu di Pasaman

Sabtu, 25 Januari 2020 - 10:45 WIB

KPU Diminta Jaga Kerahasiaan Daftar Pemilih

Senin, 20 Januari 2020 - 20:25 WIB

Dicairkan, Ini Jumlah Dana Santunan Untuk Petugas KPPS yang Gugur Usai Pemilu 2019 di Pasaman

Senin, 30 Desember 2019 - 09:30 WIB

KPU Sumbar : Pemilu 2019 Tugas Luar Biasa

Minggu, 22 Desember 2019 - 22:42 WIB

KPU Sumbar Gelar Diseminasi Hasil Riset Kepemiluan 2019

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB