Pessel, Prokabar – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), menilai adanya indikasi pemanfaatan rumah ibadah, lembaga pendidikan dan pemerintahan sebagai ajang kampanye.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pessel, Erman Wadison mengatakan, para calon legislatif di daerah itu, kini mulai meraba-meraba tempat yang dilarang untuk lokasi kampanye.
Kandidat menganggap ketiga tempat tersebut merupakan sarana yang efektif untuk meraup suara. “Karena akan mudah mengosentrasikan massa,” ujarnya kepada Prokabar.com Senin (17/12) di Painan.
Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pada pasal 521 melarang para peserta Pemilu menggunakan rumah ibadah, lembaga pemerintahan dan pendidikan sebagai tempat kampanye.
Untuk ketiga lokasi itu, kandidat hanya boleh melakukan sosialisasi. Tidak boleh menyampaikan visi dan misi serta tidak membagikan atribut atau alat peraga kampanye.
Karena, kata Erman, Bawaslu Pessel bersama Panwaslu Kecamatan, kini terus melakukan pengawasan di ketiga lokasi itu.
Bahkan, ia mengaku pihaknya bakal mengeluarkan regulasi dalam bentuk Surat Edaran (SE) pada seluruh Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama Pessel dan pengurus Mushola.
“Kalau untuk lembaga pendidikan dan lembaga pemerintahan, sebelumnyatelah menyuratinya,” ulasnya Erman.
Menurutnya, jika terdapat pelanggaran, maka bisa dikenakan sanksi tertulis hingga pidana, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
“Bahkan, sanksi tersebut telah ditetapkan Bawaslu Republik Indonesia,” tegasnya,(min)
















