Padang, Prokabar – Pemilihan Rektor Unand yang direncanakan akhir Oktober bulan depan terhadang gugatan dosen di PTUN Padang, Karena Proses Pemilihan Rektor ini dianggap bertentangan dengan PP 95 Tahun 2021 Tentang PTNBH UNAND.
Sementara itu panitia Pemilihan telah menerima pendaftaran dan panitia telah memberikan nomor urut
Febby Dt Bangso, Ketua Umum Gerakkan Masyarakat Minang Peduli Pendidikan (GMMPP) Menyatakan dinamika yang terjadi di Unand Saat ini, bentuk demokrasi yang makin matang di Universitas Andalas dan ini juga bisa menjadi penguat bahwa sosialisasi partai di lingkungan kampus sudah tepat untuk menjelang pemilu 2024.
“Semoga juklak dan juknis segera ditetapkan Kemendikti dan perguruan tinggi,” harap Febby.
Lebih lanjut Febby Datuk Bangso Mengingatkan kejadian Pemilihan Rektor UNP saat dijabat Incumbent Yanuar Kiram harus diulang kembali walau sudah tiga besar nama calon ada di meja menteri, karena saat itu dalam penjaringan ada aturan yang bertentangan dengan permendikti yang mana saat itu panitia menyampaikan pejabat unp yang sedang menjabat ditempat lain tidak boleh mencalonkan diri sebagai Rektor,
“Saat itu Ganefri menjabat sebagai Ketua Kopertis Wilayah X, kesalahan itulah yang membuat pendaftaran diulang kembali. Mudah mudahan saja tidak ada aturan yang tertabrak di proses pemilihan rektor Unand Periode 2023 – 2028,” jelas Febby.
“Seandainya gugatan itu dikabulkan ini juga akan baik untuk para calon rektor untuk menjelaskan visi misi dan kampanyenya, tapi saya yakin Rektor Incumbent ini Ahli Hukum Tata Negara , Beliau Pasti sudah tahu implikasi sebuah kebijakan yang diputuskan oleh panitia. Apapun dinamika nya semuanya untuk Kedjayaan Bangsa,” pungkas Febby Dt Bangso. (rls)
















