Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berujung kepada Praktik Politik Uang yang Massif

Penulis -

Jumat, 13 Mei 2022 - 22:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Oleh : Muhammad Revan Fauzano Makarim

Akademisi Ilmu Politik

Kontestasi elektoral yang dikenal dengan sebutan pemilihan umum (pemilu) merupakan manifestasi dari salah satu nilai demokrasi yang barazaskan kedaulatan rakyat. Rakyat menggunakan hak pilih mereka untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan pada pemilu kepala daerah (pemilukada) rakyat memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati. Sementara pada pemilihan legislatif (pileg) untuk memilih anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota, serta DPD.

Namun dewasa ini, kompleksitas mempengaruhi aspek sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat. Perilaku-perilaku korup massif terjadi menjelang pemilu. Yang kemudian menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran nilai dalam sistem politik yang akhirnya berdampak kepada kemunduran demokrasi. Salah satu contoh dari perlikau korup tersebut adalah politik uang (money politics).

Politik uang menjadi salah satu kekuatan yang sulit untuk dikalahkan dan dianggap efektif dalam meraup suara pemilih dalam setiap kampanye diberbagai negara. Di Indonesia ada istilah serangan fajar.

Sementara di Thailand dikenal dengan sebutan “The night of the barking dogs”. Aspinall dan Sukmajati (2015) menjelaskan bahwa politik uang biasa dilakukan dengan cara membeli suara kepada pemilih yang kemudian ditukarkan dengan materi seperti uang atau benda berharga lainnya.

Baca Juga :  Hutan Sumbar dalam Ekologi Politik: Keputusan di Hulu, Beban di Hilir

Tindakan ini jelas merupakan tindakan pidana menurut Pasal 515 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta.”

Namun apabila dirunut permasalahannya bersumber dari sistem pemilu proporsional terbuka dalam memilih anggota DPR dan DPRD. Sistem proporsional terbuka menurut Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof. Ramlan Surbakti membeberkan setidaknya lima kegagalan dari penerapannya, yakni: (1) pengelolaan partai oleh oligarki atau individu akibat dari kegagalan memperkuat kelembagaan partai politik; (2) sistem multipartai sederhana tidak terwujud, sehingga jumlah partai politik masih terlalu banyak; (3) sistem perwakilan politik yang representatif tidak tercapai; (4) pemerintahan yang efektif tidak terlaksana baik di nasional maupun di daerah; (5) tidak menghasilkan politisi yang berintegritas dan berkompeten, justru politisi yang dihasilkan kebanyakan politisi yang korup.

Mendiang Prof. J. E. Sahetapy, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga menyoroti permasalahan yang sama. Dalam diskusi Komisi Hukum Nasional tahun 2014 lalu, ia mengatakan bahwa undang-undang pemilu yang menerapkan sistem proporsional terbuka menjadi masalah, “Tapi rupanya UU Pemilu tidak didesain dari pengalaman yang lalu. Dulu ada serangan fajar, kalau sekarang malah bertambah, ada operasi panjar. Kalau proses cari anggota DPR pakai cara-cara itu, apa yang bisa kita harapkan? Kualitas anggota DPR nanti akan semakin parah”. Beliau menjelaskan bahwa kualitas pileg makin memburuk dibandingkan pemilu sebelumnya, yang kemudian menghasilkan anggota legislatif yang menang dengan cara membeli suara.

Baca Juga :  Saatnya Indonesia Membuat Teknologi Penetralisir Asap Kabut

Sistem proporsional terbuka memberikan dampak kerusakan yang sistematis terhadap sistem politik di Indonesia. Dengan terjadinya politik uang, jelas menambah pengeluaran besar pada biaya politik. Hal inilah yang menurut kedua professor di atas menjadi permasalahan pelik pada sistem pemilu. Karena demi mendapatkan kemenangan pada kontestasi elektoral, sebagian caleg melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Alhasil ketika mereka mendapatkan jabatannya dengan cara yang salah, bukan tidak mungkin mereka akan menggunakan jabatan dan kekuasaan itu dengan cara yang salah pula demi kepentingan mereka dan kelompoknya. Dari sinilah demokratisasi yang diharapkan mendekati ideal malah perlahan mundur kembali ke titik nadir.

Baca Juga :  Saatnya Indonesia Membuat Teknologi Penetralisir Asap Kabut

Bahwasanya politik sejatinya bukan hanya semata-mata demi meraih kekuasaan dan dominasi saja, namun juga memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Pemilu yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang menerapkan nilai-nilai demokrasi malah tercoreng dengan praktik politik uang. Akan tetapi politik uang yang terjadi bukan hanya menjadi permasalahan bagi pemerintah dan elit politik saja, namun hal ini menjadi polemik yang harus diselesaikan dengan melibatkan bantuan dari seluruh aspek masyarakat.

Sikap permisif masyarakat terhadap praktik politik uang juga menjadi permasalahan yang fundamental. Tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat menjadi kunci dalam menolak praktik politik uang. Karena politik uang bekerja dengan sistem pertukaran antara suara pemilih dengan uang dan barang berharga lainnya.

Benefit yang didapatkan masyarakat dari pemberian uang dan barang berharga tersebut akan bisa dihentikan atau dikurangi dengan meratanya kesejahteraan di seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat.

Huntington menyatakan bahwa demokrasi di suatu bangsa dapat terwujud pada tingkat kemakmuran tertentu. Pada akhirnya kita tidak bisa berbicara tentang demokrasi dengan perut-perut yang lapar. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, fisikawan asal Jerman, “An empty stomach is not a good political adviser.”(*)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hutan Sumbar dalam Ekologi Politik: Keputusan di Hulu, Beban di Hilir
Saatnya Indonesia Membuat Teknologi Penetralisir Asap Kabut
Mensyukuri Udara Segar, Menjaga Alam, dan Merawat Empati Kemanusiaan
Penanganan Karhutla Indonesia Berbasis Teknologi
Pendidikan Gratis, Jalan Menuju Indonesia yang Cerdas, Adil dan Makmur
IKHLAS itu MUDAH
Menata Ulang Lanskap Kebijakan Kesejahteraan: Dari Ilusi Desil Menuju Taksonomi Pendapatan Berbasis Keadilan Konstitusional
Sekolah Berbasis Potensi, Minat dan Bakat Anak
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:54 WIB

Hutan Sumbar dalam Ekologi Politik: Keputusan di Hulu, Beban di Hilir

Jumat, 16 Oktober 2026 - 12:19 WIB

Saatnya Indonesia Membuat Teknologi Penetralisir Asap Kabut

Senin, 12 Oktober 2026 - 10:10 WIB

Mensyukuri Udara Segar, Menjaga Alam, dan Merawat Empati Kemanusiaan

Selasa, 29 September 2026 - 11:11 WIB

Penanganan Karhutla Indonesia Berbasis Teknologi

Selasa, 29 September 2026 - 10:10 WIB

Pendidikan Gratis, Jalan Menuju Indonesia yang Cerdas, Adil dan Makmur

Berita Terbaru

Berita

Novra Nurman Nyatakan Siap Pimpin PWI Pasaman

Jumat, 16 Okt 2026 - 14:26 WIB