Sijunjung, Prokabar – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar), Nova Indra menyebutkan, tiga aspek penting Pemilu 2019 telah ditetapkan.
Tiga aspek penting tersebut yakni, peserta pemilu, calon anggota legislatif (Caleg) untuk dipilih, kemudian daftar pemilih tetap (DPT).
Dihadapan Penyelenggara Pemilu 2019 se Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Serentak 2019, ia menjelaskan, dari ketiga aspek tersebut, Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) harus memperhatikan kembali beberapa hal mengenai DPT.
Diketahui, di Kabupaten Sijunjung terdapat 156.361 DPT, dengan rincian 77.751 pemilih laki-laki dan 78.620 pemilih perempuan yang merupakan hasil Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP 2) yang ditetapkan 10 Desember 2018 lalu.
“Dianalisis lagi, jika masih ada pemilih yang masuk belum DPT. Jika masih ada masukkan ke dalam daftar pemilih khusus (DPK) dengan catatan sudah memiliki e-KTP. Itu merupakan tugas KPU dalam menjaga hak konstitusi warga,” katanya.
Ia berharap, KPU hingga ke bawahnya bekerja sesuai dengan tahapan. Ada 11 tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu. Jika ada pelanggaran dalam masing-masing tahahap akan ada proses kode etik yang akan menanti.
Dalam kesempatan tersebut, Nova kembali menyinggung persoalan kotak suara berbahan kardus, yang dianggap tidak layak sewaktu penyelenggaraan pemilu.
“Ini hanya persoalan cara pikir kita, kalau niat jelek kotak dari bajapun bisa dimainkan. Yang terpenting bagaimana penyelenggaraan pemilu transparan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Sijunjung, Lindo Karsyah mengatakan, sebagai penyelenggara, KPU disebut juga sebagai pagar demokrasi.
“Namun menjadi pagar bukan penyelenggara saja, tetapi kita semuanya yakni Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Kepolisian dan TNI. KPU berkomitmen menjaga instrumen demokrasi dengan slogan penyelenggara berintegritas pemilu berkualitas,” ungkapnya.(*/mbb)
