Tanah Datar, Prokabar – Laporan realisasi bantuan tidak terduga (BTT) penanganan Covid-19 di Tanah Datar menuai polemik. Ketua Rumah Gadang Luhak Nan Tuo melaporkan Tim gugus tugas penanganan Covid-19 Tanah Datar ke Kejaksaan Negeri Batusangkar atas dugaan rekayasa pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) penanganan COVID-19
Menurut Doris Almiardi, dalam laporan tersebut, pada realisasi tahap 1, ditemukan keganjilan realisasi anggaran seperti pembayaran uang lelah personil Dishub, BPBD dan pengadaan barang percepatan penanganan Covid-19.
Seperti di lingkungan Dinas Perhubungan, dalam laporan tersebut tertulis sebanyak 72 personil yang bertugas mengamankan perbatasan dan check point penanganan Covid-19. Jumlah uang lelah yang dianggarkan mencapai angka Rp216 juta. Sementara realisasi anggaran sebesar Rp170 juta dengan total menerima uang lelah setiap petugas dishub senilai Rp100 ribu untuk masa kerja 30 hari.
Namun, menurut pria yang akrab disapa dengan Dodoy itu mengatakan jika kenyataan di lapangan berkata lain, dimana sejak terbentuknya posko penanganan Covid-19 Tanah Datar, Dishub Tanah Datar bertugas 30 hari (realisasi pembayaran uang lelah tahap 1) sejak awal berdiri pengamanan perbatasan pada tanggal 30 maret 2020.
Setidaknya, dalam laporan yang disampaikan pada Kejaksaan Negeri Batusangkar tertulis sebanyak 13 point diantaranya.
Pertama, diduga adanya pembelian Handsrub 60 x 5 sebanyak 300 buah dengan harga Rp115.000 yang diposkan pada OPD Dinas Kesehatan yang menghabiskan dana sebesar Rp279.950.000. Diduga kegiatan ini langsung melibatkan PPK dan barang yang dimaksud tidak ditemukan di OPD terkait.
Kedua, adanya dugaan mark up pembelian APD sebanyak 160 set, dengan realisasi dana sebesar Rp367.660.000 yang dialokasikan untuk RSUD Ali Hanafiah Batusangkar. Sementara harga terbaik sesuai standar protokol COVID-19 jauh dibawah harga yang dianggarkan.
Ketiga, adanya dugaan penggelembungan harga di RSUD Ali Hanafiah Batusangkar tentang pembelian tempat tidur sebanyak lima unit. Padahal tempat tidur itu sudah dibantu oleh pihak ketiga dan penggelembungan pada pembelian yang ada dalam RAB.
Empat, diduga tidak terealisasinya bantuan Suplemen Petugas (sangat tinggi+tinggi) untuk petugas RSUD Ali Hanafiah sebesar Rp55.440.000 untuk 462 orang selama lima hari.
Kelima, adanya dugaan kegiatan fiktif di Dinas Kominfo, seperti pembuatan link informasi ke portal website Tanah Datar, sementara dalam kegiatan ini tidak akan dikenakan biaya apapun.
Serta adanya dugaan mark up, fiktif, tidak sesuai dengan RAB kegiatan media luar ruangan dan brosur seperti baliho, spanduk nagari, jorong, stiker, yang bernilai ratusan juta rupiah.
Keenam, adanya dugaan kegiatan fiktif pembelian BBM solar genset selama 30 hari sebesar Rp3.090.000. Sementara dalam pelaksanaannya posko gugus tugas tidak pernah memakai genset, baik saat berada di komplek kantor bupati maupun saat berada di Gedung Nasional.
Ketujuh, adanya dugaan penambahan jumlah personel BPBD (40) orang selama 30 hari, sementara hasil kroscek ke lapangan, jumlah personel yang piket atau melaksanakan tugas di gugus tugas dalam satu hari tidak mencapai 40 orang.
Kedelapan, adanya dugaan kegiatan fiktif tentang belanja suplemen untuk petugas BPBD sebanyak 40 orang x 30 hari sebesar Rp6.000.000.
Kesembilan, adanya dugaan mark up dana uang lelah personel di Dinas Perhubungan sebanyak 72 orang x 30 hari sebesar Rp100.000 per orang. Sementara dalam pelaksanaannya jumlah personel di posko batas kurang dari 72 orang yang diusulkan dalam RAB dengan realisasi dana sebesar Rp170.000.000.
Sepuluh, bantuan untuk sub gugus tugas kecamatan yang dianggarkan dan disahkan dalam BTT sebanyak Rp210 juta atau Rp14-15 juta per kecamatan, dan ada kecamatan yang tidak menerima penuh yaitu hanya dibayarkan Rp7,5 juta dengan alasan dana tahap II belum cair.
Sebelas, adanya dugaan rekayasa daftar hadir untuk personil yang bertugas dalam pencairan uang lelah.
Duabelas, adanya dugaan alokasi dana kegiatan yang tidak jelas dari BTT kepada pejabat terkait, dan adanya dugaan percobaan pemberian uang dari PA kepada pejabat terkait.
Tigabelas, pejabat Pembuat Komitmen, Penguna Anggaran, dan Bendahara dana BTT Tahap I penangulangan COVID-19 ini diduga kuat melalukan kerjasama dalam mengangarkan kegiatan yang dilakukan selama BTT Tahap I.
“Sementara OPD lain dalam penjelasannya kepada kami hanya menerima pembayaran dari pihak BPBD sesuai dengan hasil kegiatan. Dan hanya sebagai penerima barang untuk pengadaan,” katanya.
Dalam lapaoran realisasi keungan penanganan Covid 19 tertulis, kegiatan instansi yang dibiayai dari BTT Tahap satu ini yakni, Dinas Kesehatan dengan realisasi dana sebesar Rp418 juta dari Rp2,1 miliar yang dianggarkan, RSUD Ali Hanafiah Batusangkar dengan realisasi dana sebesar Rp830 juta dari Rp 1,3 miliar.
Dinas Kominfo terealisasi dana sebesar Rp235 juta dari Rp241 juta yang dianggarkan, Dinas BPBD sebagai penguna anggaran terealisasi sebesar Rp155 juta lebih dari Rp321 juta yang dianggarkan.
Sementara itu, Dinas Perhubungan terealisasi Rp262,4 juta, Dinas Sosial Rp146 juta, Pol PP Damkar terealisasi sebesar Rp 63 juta, Polres Tanah Datar dan Kodim 0307/TD masing-masing Rp96 juta lebih, Polres Padang Panjang Rp36,6 juta dan sub gugus seluruh kecamatan terealisasi sebesar Rp210 juta.
“Dana BTT Tahap satu untuk penanganan COVID-19 dianggarkan sebesar Rp6,4 miliar lebih, namun hanya terealisasi sebesar Rp2,574 miliar. Artinya ada sisa dana yang belum dibelanjakan melebihi angka Rp3,8 miliar,” ujarnya.
Ia berharap guna mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan profesional dengan berorientasi pada pelaksanaan program pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai peraturan perundang-undangan ia berharap adanya proses hukum yang tepat dan transparan agar tidak menjadi fitnah di masyarakat.(*)
