Hukum

Sepuluh PAC PPP Tanah Datar Laporkan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Ke Kejari

Tanah Datar, Prokabar — 10 Pimpinan Anak Cabang (PAC) partai persatuan pembangunan (PPP) Tanah Datar dan beberapa orang simpatisan melaporkan ketua DPC PPP, Yalperma Jurin, sekretaris Muharman dan bendahara Arianto ke Kejaksaan Negeri Tanah Datar, rabu (17/).

Laporan dengan nomor 01/07/PAC PPP TD/2019 yanh diterima lansung oleh Kajari Tanah Datar, M Fatria, berisikan laporan dugaan penyalahgunaan dana partai oleh pengurus partai PPP Tanah Datar.

10 PAC PPP Tanah Datar, dan beberapa pengurus DPC yang sudah dilantik serta simpatisan menyatakan diri jika mereka tidak lagi berpihak ke ketua DPC PPP Yalperma Jurin.

Mereka juga mengatakan jika terjadi dugaan penyalahgunaan dana partai PPP Tanah Datar yang berasal dari iuran angggota fraksi yang masing masing sejumlah Rp. 3.500.000 per anggota dewan setiap bulannya oleh pengurus partai. Tidak hanya itu, juga diduga adanya penyelewengan dana partai yang bersumber dari bantuan APBD/ APBN dan lain lain terhitung sejak 2016 lalu hingga 2019.

Mewakil 10 PAC PPP, ketua PAC PPP Rambatan Adesra mengatakan jika ia mengaku telah lama mencurigai dugaan penyelewengan dana partai tersebut, baik yang bersumber dari iuran fraksi maupun APBD. Hal ini berdasar dari setiap PAC menanyakan transparansi dana tidak pernah mendapatkan jawaban yang jelas dari ketua DPC dan sekretaris partai.

Menanggapi sumber dugaan penyalahgunaan dana tersebut, ia beberapa PAC melakukan cek dan ricek terhadap laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan PPP tahun anggaran 2019 dari kantor Kesbangpol kabupaten Tanah Datar.

“Beberapa orang pengurus partai menelusuri dan mencari tahu tentang penggunaan dana partai ke kantor kesbangpol Tanah Datar. Dari LPJ bantuan keungan PPP tahun anggaran 2019, terdapat beberapa item dana yang diduga fiktif atau rekayasa, seperti dana kegiatan DPC dan PAC yang dialaporkan itu adalah rekayasa. Padahal, kegiatan rapat di DPC, kami PAC hanya diberi snack roti kelapa dipiring dan air putih tanpa makan siang karena rapat diadakan setelah zuhur,” tulisnya.

Sementara, dalam LPJ bantuan keuangan PPP tersebut memang tertulis jika dalam rapat internal sekretariat terdapat dana snack, Rp. 12000 untuk 50 orang, makan siang Rp. 18000 untuk 50 orang dan transport peserta Rp. 75000 untuk 50 orang dengan total dana Rp. 5.250.000 yang juga mencakup keperluan alat tulis kantor.

Selain itu, dalam LPJ tersebut juga tertulis dana yang diperuntukan untuk pendidikan politik berupa dialog interaktif di 14 kecamatan dengan total dana Rp. 26.040.000.

” sejak saya dilantik 2017 lalu, tidak pernah ada dialog interaktif pendidikan politik itu, kenapa di LPJ bantuan keuangan itu ada. Uang transpor 75000, kami terima 40000, itupun kadang diberikan kadang tidak. Ditanya tentang kas partai, selalu dijawab NOL” ucap Adesra.

Dalam lampiran surat laporannya juga menyebutkan keboborokan proses penetapan caleg yang dianggap merugikan partai dalam pemilu beberapa waktu lalu. Sampai saat ini, juga masih terdapat persoalan keuangan pembayaran honor saksi yang sebelumnya sempat dijanjikan oleh ketua DPC saat muscab disalah satu hotel di kota Batusangkar.

Sementara itu, saat dihubungi melalui sambungan telpon, ketua DPC PPP Tanah Datar, Yalperma Jurin mengatakan jika menyesalkan adanya pelaporan tersebut oleh 10 PAC PPP Tanah Datar. Yalperma Jurin juga mengaku sampai saat ini belum mengetahui persoalan terkait pelaporan dirinya ke kejaksaan negeri Tanah Datar.

Ia juga mengaku, belum mengetahui jenis pelaporan dan akan dibicarakan terlebih dahulu diinternal partai.

” Belum dapat saya (informasi), saya pelajari dulu. bagaimana saya mau koment. (Terkait pelaporan) Saya sesalkan juga. Saya liat lah dulu, nanti saya koment,” ujar ketua DPC PPP Tanah Datar, Yalperma Jurin. (eym)

Berani Komen Itu Baik

Loading...
To Top