Padang Aro, Prokabar – Semua pejabat Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan (PUTRP) Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat sudah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus yang menjerat Bupati Muzni Zakaria.
“Semua pejabat Dinas PUTRP yang berkaitan dengan permasalahan itu sudah diperiksa KPK pada Januari 2019,” kata Kepala Dinas PUTRP Solok Selatan Hanif Rasimondi, Kamis (9/5).
Dia mengaku bahwa ia sendiri sudah diperiksa dua kali oleh KPK di Jakarta terkait permasalahan yang saat ini menimpa Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria.
Pejabat yang sudah diperiksa KPK yaitu Sekretaris Dinas PU Yance Bastian yang saat itu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pembangunan Masjid Agung dengan nilai kontrak Rp53,8 miliar.
Selanjutnya Adwis Patrice Bimbe sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pembangunan Jembatan Ambayan dengan nilai Rp14,8 miliar.
Selanjutnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Masjid Agung Mutia dan PPTK pembangunan Jembatan Ambayan Safrinaldi.
“Kami semua dipanggil pada Januari masing-masing dua kali,” ujarnya.
Sebelumnya Bupati Solok SelatanMuzni Zakariamengaku pernah dipanggil KPK sebanyak dua kali yaitu pada 27 Januari dan 11 Februari 2019 karena adanya dugaan tindak pidana korupsi tentang pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Solok Selatan.
“Pemanggilan itu perihal dugaan menerima hadiah atau janji, habis itu belum ada panggilan lagi dan tiba-tiba saja Kamis pagi ada kejadian (penggeledahan),” ujarnya.
KPK sudah menetapkan Bupati Solok SelatanMuzni Zakaria sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap.
Muzni diduga menerima hadiah atau janji dalam bentuk uang atau barang dari Muhammad Yamin Kahar terkait pengadaan barang dan jasa pada Dinas PUTRP pemerintah Kabupaten Solok Selatan 2018. (*/mbb)
