Daerah

Satukan Presepsi Untuk Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Pokja Sumbar Hadirkan Informan Ahli

Dibaca : 121

Padang, Prokabar – Selama 10 tahun berdiri, Komisi Informasi belum memiliki indeks yang secara utuh memotret pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Indonesia secara kontinuitas.

Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi (disingkat: monev) kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP telah dilaksanakan secara nasional sejak 2011, Sumatera Barat sudah melaksanakan Monev sejak 2015.

Hasil dari monev tersebut dapat dijadikan bahan dasar atau data awal untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi di Indonesia.

Untuk mewujudkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat melaksanakan kegiatan tersebut pada tahun ini dengan memotret Keterbukaan Informasi pada tahun 2020 dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) di setiap Propinsi, termasuk Sumatera Barat.

Pokja terdiri internal Komisi Informasi yakni Komisioner dan Eksternal dengan Jumlah 7 orang.

“Hari ini kita menyatukan prepsepsi dalam melaksanakan Indeks Keterbukaan Informasi Publik antara Pokja dengan Informan Ahli,” jelas Nofal Wiska Ketua KI Sumbar yang juga Ketua Pokja Sumbar dalam melaksanakan Indeks tersebut, Selasa (23/3) di Kantor KI Sumbar

“Informan Ahli sudah kita rekrut beberapa hari yang lalu, dengan persyaratan memahi tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewakili beberapa unsur yakni, pemerintah, pengguna informasi, akademisi dan pelaku usaha,” terang Nofal.

Pokja terdiri dari lima komisioner KI Sumbar dan Dr Syamsurizaldi serta Dr Eka Vidia Putra dari Unand dan UNP.

Sedangkan Informan Ahli terdiri dari sembilan orang yang mewakili unsur diatas adalah Junaidi dan Novri dari PPID utama Kab Pessel dan Kota Bukittingi, Maswar Dedi OPD Propinsi, Ilham Azre dari Akademisi, Roni Saputra dari NGO, Hendra Makmur pentolan Media serta Marli, Zirma Juneldi dan Musfi Yendra dari Pelaku Usaha.

Indeks ini dilaksanakan dengan metode wawancara pada tahap awal antara Pokja dengan Informan Ahli dan dilanjutkan nanti dengan FGD utk menggabungkan hasil dari wawancara setiap informan ahli.

“Ini akan sedikit bias antara objektifitas dan subjektifitas jawaban dari informan ahli dalam menjawab 85 pertanyaan yang mencakup kondisi keterbukaan informasi terkait kondisi hukum, ekonomi dan sosial” pandangan Roni Saputra pada sesidiskusi yang hangat.

Halaman : 1 2

Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top