Pessel, Prokabar – Kapolres Pesisir Selatan (Pessel), AKBP, Fery Herlambang mengajak serta mengawal seluruh masyarakat di daerah ini untuk menghindari hoax, fitnah dan ujaran kebencian pada Pemilu 2019.
Kapolres mengajak masyarakat Pessel untuk tidak melakukan hoax, fitnah dan ujaran kebencian.
Ia meminta semuanya menjaga diri karena masa pencoblosan masih panjang.
Kepada masyarakat Pessel dan pihak-pihak yang terlibat dalam Pemilu 2019, pihaknya menekankan agar tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun, baik itu hoax, fitnah dan ujaran kebencian.
“Berbeda itu menyatukan, jangan ada hoax, fitnah dan ujaran kebencian. Sebab, ada 16 partai peserta masing-masing pasti berusaha memperoleh suara sebanyak mungkin. kita imbau tidak ada terlibat pelanggaran pemilu,” ajaknya.
Namun, apabila ada pelanggaran Pemilu, menurutnya, pihaknya telah menyiapkan penyidik Gakkumdu yang terdiri dari Polisi, Bawaslu dan kejaksaan.
“Medsos tetap kita awasi, strateginya dari kita, yang jelas ada. Jadi patrolinya tidak hanya di jalan tapi juga di media sosial,” ujarnya.
Kapolres menjelaskan, penebar hoax akan dikenakan KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial.
Lanjutnya, penebar hoax di dunia maya juga bisa dikenakan ujaran kebencian yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP.
Ujaran kebencian ini meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.
“Jadi, hoax ini harus ada yang dirugikan, baik itu seseorang atau korporasi yang merasa dirugikan. Kalau enggak ada, ya cenderung gosip di dunia maya. Perlu ada obyek dan subyek dari hoax ini,” ujarnya lagi.
Ujaran kebencian ini biasanya bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat, antara lain suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, hingga orientasi seksual, jelasnya.
“Ujaran kebencian ini dapat dilakukan dalam bentuk orasi kampanye, spanduk, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, sampai pamflet,” tuturnya.
Kapolres memaparkan, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Lalu, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif.
Bicara hoax itu ada dua hal. Pertama, berita bohong harus punya nilai subyek obyek yang dirugikan. Kedua, melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE, ungkapnya.
Pasal 28 ayat 2 itu berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.
“Kalau berita-berita itu menimbulkan kebencian, permusuhan, dan mengakibatkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat. Sanksinya hukuman (pidana penjara) selama enam tahun dan/atau denda Rp1 miliar,” tutupnya tegas.(min)
