Agam, Prokabar – Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Agam kembali perkuat kerjasama dengan Saka Adhyasta terkait pengawasan partisipatif Pemilu Kabupaten Agam. Melakukan sosialisasi dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat di Hotel Nuansa Maninjau, Selasa (6/7).
Sebagai salah satu organisasi dengan integritas tinggi, Pramuka menjadi mitra terbaik dalam pengawasan pemilu. Agar antisipasi dini, belajar dari pengalaman Pilkada 2019 lalu, Bawaslu Agam percepat koordinasi dan kerjasama sehingga dapat cegah, awasi dan tindak terhadap Pemilu mendatang dapat tercapai. Dengan harapan mencapai Pemilu Berkualitas.
“Pentingnya Pemilu untuk memilih calon Pemimpin Berkualitas. Tentunya mengharapkan pemilih yang berkualitas dan cerdas. Untuk dapat terwujud, tentu membutuhkan pengawasan dan peran serta semua pihak,” ungkap Ketua Bawaslu Agam, Elvis usai memberikan materi kepada peserta kepada Prokabar.com, Selasa (6/7).
Dalam pemetaan tipe pemilih, ia menjabarkan beberapa katagori. Dimensi Pemilih meliputi mengedepankan Policy, problem dan solving. Kemudian mengedepankan ideologi. Tipe itu terbagi empat yakni Tipe Kritis, Tipe Rasional, Tipe Skeptis dan Tipe Tradisional. “Ini hanya berupa teori semata. Namun banyak hal yang perlu kita dalami lagi,” tegasnya.
Senada dengan Okta Muhlia, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga bersama Eri Effendi, Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran menyebutkan, mencapai pemilu dengan Integritas Hasil dan Integritas Proses ditentukan pemilih yang berintegritas tentunya. Masyarakat harus paham pentingnya pemilu yakni rakyat berdaulat yang menentukan nasip bangsa dan harapan mereka sendiri.
“Belajar dari pemilu 2019 lalu, terjadi 39 pelanggaran diantaranya 20 hasil pengawasan, 19 kasus informasi awal, 11 kasus dugaan pelanggaran teregister, Pelanggaran Administrasi 1 kasus, 2 kasus Kode Etik, 7 kasus Pidana pemilihan dan satu kasus Undang-undang lainnya,” ujarnya.
Pada Oktober 2021 lanjutnya, rekrutmen Ad Hoc sudah harus kita mulai. Seperti Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan hingga tingkat kenagarian atau TPS. Termasuk mitra kerja sejumlah lembaga organisasi yang bisa membantu pengawasan pemilu nantinya.
Elvis menambahkan sebenarnya kitalah penentu kebijakan pemerintahan. “Kitalah sesungguhnya penentu kondisi negara selama seorang pemimpin itu menjabat. Kenapa? Karena rakyatlah memilih dan yang menentukan hak suara selaku pilihnya,” tutupnya. (rud)
