Jakarta, Prokabar — Presiden Joko Widodo akan meresmikan beroperasinya Palapa Ring Timur yang telah selesai dibangun bulan Agustus 2019.
Palapa Ring Timur telah melengkapi sebagai bagian dari jaringan tulang punggung nasional bersama Palapa Ring Barat dan Tengah yang telah lebih dulu beroperasi dan dinikmati masyarakat sejak tahun 2018.
Peresmian Palapa Ring akan dilakukan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo hari ini (14/10) pada pukul 10.00 di Istana Negara, Jakarta.
Bersamaan dengan peresmian ini, Presiden Joko Widodo juga akan melakukan panggilan konferensi video bersama Bupati Merauke, Danlantamal Merauke Papua, Wakil Gubernur Papua Barat, Wakil Walikota Sorong, Wakil Gubernur NTT, dan Bupati Kabupaten Rote Ndao, NTT.
Sementara itu, Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Fadhilah Mathar Palapa Ring menjelaskan merupakan proyek pembangunan backbone jaringan serat optik nasional yang menghubungkan seluruh 514 ibukota kabupaten/kota di Indonesia yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Non-KPBU. PT Telkom telah mengintegrasikan backbone serat optik di 457 Kabupaten/Kota melalui skema Non-KPBU.
Penggelaran Palapa Ring oleh Pemerintah sepanjang lebih dari 12.000 km di 57 kabupaten/kota di 11 provinsi dengan skema KPBU merupakan wujud dari afirmasi pemerintah untuk menyediakan internet cepat di wilayah-wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T) yang secara komersial tidak feasibleuntuk dibangun oleh pihak swasta. Bekerja sama dengan PT Palapa Ring Barat, PT. LEN Telekomunikasi Indonesia, PT. Palapa Timur Telematika, Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah menuntaskan pembangunan jaringan serat optik nasional di seluruh ibukota kabupaten/kota di Indonesia.
Nama Palapa dalam Palapa Ring diambil dari Sumpah Palapa yang dikumandangkan oleh Patih Gajah Mada yang bertekad menyatukan Nusantara. Dengan tekad yang sama, pembangunan telekomunikasi dituntaskan dari Sabang sampai Merauke, dan Pulau Miangas sampai Pulau Rote.
Proyek Palapa Ring diumumkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005 di Forum Infrastructure Summit I, namun mengalami beberapa kendala dalam pembiayaan dan pemilihan skema pengadaannya. Di tahun 2015, Pemerintah membuat terobosan melalui penetapan Peraturan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Perpres 38/2015) yang memberikan alternatif pembiayaan proyek pembangunan melalui skema KPBU yang memungkinkan dimulainya pembangunan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring pada tahun 2016.
Ketersediaan layanan KPBU Palapa Ring dibiayai dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP BLU) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI Kementerian Kominfo). Anggaran tersebut diperoleh dari dana universal service obligation (USO) yang merupakan 1,25% pendapatan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia yang dikelola oleh BLU BAKTI. Selain sebagai alternatif pembiayaan, skema KPBU merupakan skema yang ideal untuk mengadopsi best practice industri dalam memitigasi risiko pembangunan dan mempertahankan suatu service level agreement.
Palapa Ring merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang monitoring dan evaluasinya dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Peran aktif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengkoordinasikan komitmen pemangku kepentingan pada proyek-proyek strategis nasional, termasuk Palapa Ring, sangat membantu penyelesaian Palapa Ring sehingga proyek ini menjadi proyek perencanaan KPBU tercepat pada tahun 2016. Bentuk komitmen pemerintah lainnya adalah melalui fasilitas penjaminan pemerintah untuk KPBU oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan.
Dalam rangka menuju lima besar ekonomi dunia serta merujuk kepada indeks global Indonesia, konektivitas telekomunikasi menjadi prasyarat untuk mencapai visi tersebut. Posisi Global Competitiveness Index yang diumumkan World Economic Forum (WEF) tahun 2018, menempatkan Indonesia di peringkat 45. Dibandingkan dengan negara Asia Tenggara seperti Singapura (2), Malaysia (25), Thailand (38), Indonesia masih tertinggal, walaupun posisi Indonesia lebih baik daripada Filipina (56), Brunei Darussalam (62), Vietnam (77), dan Kamboja (110). Bila dicermati lebih jauh, kajian WEF memposisikan Indonesia di peringkat 110 dari 140 negara untuk indikator jumlah pengguna internet terhadap jumlah populasi. Wilayah Indonesia yang memiliki lebih dari 17.500 pulau merupakan tantangan tersendiri dalam konektivitas tersebut.
Perbandingan lainnya diumumkan oleh International Telecommunication Union melalui ICT Development Index 2017 (IDI) yang menempatkan Indonesia pada peringkat 111. Dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lain, Indonesia masih tertinggal dibandingkan Singapura yang berada di peringkat 18, Malaysia (63), Filipina (101), Thailand (78), Brunei Darussalam (53), dan Vietnam (108).
Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja (128), Myanmar (135), dan Timor Leste (122). Merujuk kepada data-data itu, masih terus diperlukan kerja keras dan upaya pemerintah serta seluruh entitas bisnis dan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan tersebut, antara lain melalui proyek-proyek strategis nasional dalam rangka konektivitas Indonesia.
Palapa Ring secara bertahap akan memeratakan kecepatan internet di seluruh Indonesia dengan disparitas harga yang semakin kecil antara wilayah di Jawa dengan wilayah di luar pulau Jawa. Instalasi akhir Palapa Ring antara lain di Wamena (Kab. Jayawijaya), Kenyam (Kab. Nduga), dan Oksibil (Kab. Pegunungan Bintang) menyempurnakan penyelesaian Palapa Ring Timur yang menghubungkan 35 kabupaten/kota layanan dan 16 kabupaten/kota interkoneksi si wilayah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku dengan panjang 4.426 kilometer di laut dan 2.452 kilometer di darat.
Kajian dari IIGF Institute (2019) mengindikasikan bahwa ketersediaan akses broadband atas hadirnya Palapa Ring akan memberikan dampak terhadap perekonomian dalam berbagai bentuk, antara lain penngkatan PDRB di wilayah layanan antara 4,5% sampai dengan 6,4% dalam waktu 10 tahun. Selain itu, dengan ketersediaan broadband sebanyak 2,5 juta pengguna pada tahun 2028, Palapa Ring diperkirakan akan menciptakan 200 ribu pekerjaan dalam waktu 10 tahun, Palapa Ring juga mempengaruhi percepatan ekspansi jangkauan pasar di sektor ritel dan pelayanan serta efisiensi sektor manufaktur dan industri.
Konektivitas telekomunikasi nasional merupakan prasyarat untuk mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan pertumbuhan, termasuk perbaikan iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Tidak hanya itu, internet cepat akan mengakelerasi digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial termasuk jaminan sosial. Palapa Ring digelar untuk memastikan ketersediaan internet cepat untuk peningkatan kompetensi SDM dan menghubungkan secara adil dan merata masyarakat Indonesia (Indonesia-sentris) kepada kesempatan-kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. (*/hdp)
