Maninjau, Prokabar.com – Musyawarah Nagari Rencana Kerja Pemerintah (Musna RKP) Nagari Sungai Batang untuk tahun 2026 merupakan momen penyampaian aspirasi seluruh masyarakat. Setelah melalui proses musyawarah jorong, berlanjut ke tingkat kenagarian terwakilkan dari lembaga beserta tokoh-tokoh masyarakat. Berharap mampu menampung harapan tertuang dalam usulan tertulis, sebagai kunci pintu penganggaran.
Jika tidak tertampung dengan Dana Desa, dapat terealisasi melalui Dana Pokok Pikiran Anggota Dewan, Anggaran Pemkab Agam atau melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat. Begitulah ungkapan Anggota Bamus Nagari Sungai Batang, Edward saat menggelar Musna RKP Nagari Sungai Batang untuk tahun 2026 di Aula Kenagarian, Kamis (26/6/2025).
“Kita harus terus meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh lembaga membangun nagari Sungai Batang lebih maju,” ajaknya.
Walinagari Sungai Batang, Ahsin Datuak Bandaro Kayo mengungkapkan hal yang sama, keterbatasan anggaran tidak melemahkan semangat membangun nagari ini. Kolaborasi menjadi kunci kesuksesan membangun nagari. Namun masih Ada lembaga yang belum terbentuk, yakni LPMN atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari juga harus terbentuk kedepannya.
“Terdapat program prioritas Pemerintah daerah saat ini. Yakni Sawah Pokok Murah atau SPM merupakan program Gubernur Sumbar yang direalisasikan Bupati Agam. Dan program ini harus mendapat dukungan dengan pemberdayaan masyarakat.” ujar Walinagari Sungai Batang.
Sementara itu, Camat Tanjung Raya, Al Hafidz mempertegas, selain program Sawah Pokok Murah, ada pula program prioritas Presiden Prabowo di Pemerintah Pusat. Yakni Pendirian Koperasi Merah Putih, setelah terbentuk berlanjut pada pembuatan Akta Notaris sebagai salah satu langkah penguatannya.
“Rencana Kerja Pemerintahan Nagari atau RKP ini mengangkat isu-isu kebutuhan masyarakat sebagai dasar landasan program yang akan tercatat ke Pemerintah Kabupaten Agam, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hingga ke Pemerintah Pusat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat membantu pemerintah nagari, akan semakin memudahkan pembangunan fisik maupun non fisik kedepannya.” ungkap Al Hafidz.
Camat Tanjung Raya menambahkan, terdapat dua program perhatian khusus, yaitu program kebutuhan utama diusulkan masyarakat. Ada pula program-program atensi pemerintah pusat. Khusus dua program prioritas dari Pemerintah Kabupaten Agam yakni Program Bangkik Dari Surau (BDS) dan Program Sawah Pokok Mudah (SPM).
“Pemerintah Nagari bersama Bamus harus segera mempersiapkan pengelolaan Bumnag atau Badan Usaha Nagari untuk penguatan ketahanan pangan berupa Program Sawah Pokok Murah.” tuturnya.
“Selain itu Pemerintah Nagari Sungai Batang bersama Tim Pendamping PKH juga harus update dan validasi data penerima BLT atau Bantuan Langsung Tunai. Agar bantuan tetap sasaran yang tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan kesejahteraan masyarakat kedepannya.” pungkas Camat Tanjung Raya. (rud)
