Trending | News | Daerah | Covid-19

Pilkada

Mendagri Minta Pengamanan Pilkada Fokus pada Dua Hal

Dibaca : 96

Jakarta, Prokabar — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian, mengajak TNI/Polri untuk bekerja keras menjaga kondisi yang kondusif menjelang pemungutan suara Pilkada Serentak  2020 pada 9 Desember mendatang.

“Kita harus bekerja keras, keberhasilan kita untuk menjaga agar gangguan-gangguan, konflik, dan lain-lain termasuk kerumunan dalam jumlah besar yang bisa menjadi media penularan Covid-19, harus kita jaga jangan sampai terjadi,” kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/12).

Mendagri menegaskan, pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 fokus pada dua hal yakni keamanan dari berbagai potensi konflik dan juga potensi penyebaran Covid-19.

Mendagri juga meminta aparat keamanan untuk membantu menjaga proses pengangkutan surat suara.

“Semua kotak suara, surat suara, semua diamankan karena itu adalah bukti yang paling penting kalau terjadi gugatan,” katanya.

TNI-Polri, kata Tito, sebagai tiang utama pengamanan Pilkada. Oleh karena itu, dia menjaga seluruh personel untuk menjaga kekompakan serta menjaga fisik dan mental untuk mengawal proses demokrasi yang panjang.

Menurutnya, sinergi juga perlu dibangun dengan jajaran penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Linmas dan Satpol PP serta aparat pengaman lainnya untuk mengamankan setiap tahapan pilkada.

“Amankan betul agar tidak terjadi gangguan konvensional, kekerasan, intimidasi, kemudian money politic, serangan fajar, apalagi konflik,” terangnya.

Mendagri juga mengimbau pentingnya membangun hubungan dan komunikasi dengan semua pihak, termasuk intelijen personel TNI/Polri dan juga tokoh masyarakat.

Sebelumnya, Bawaslu RI akan menggelar patroli pengawasan anti politik uang, selama tahapan masa tenang Pilkada serentak 2020.

Upaya itu bagian dari fungsi pengawasan dari Bawaslu untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh peserta Pilkada.

Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam rapat koordinasi (Rakor) tiga lembaga yang tergabung dalam sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) terkait persiapan pemungutan dan penghitungan suara.

Abhan menyebut, potensi pelanggaran yang besar kemungkinan terjadi dalam masa tenang Pilkada adalah maraknya politik uang (money politics) yang dilakukan oknum peserta pemilihan. Pelanggaran ini, katanya, merujuk pada pengalaman penyelenggaran Pemilu atau Pilkada di tahun-tahun sebelumnya. (*)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top