Padang, Prokabar – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat merekomendasikan sedikitnya 27 Aparat Sipil Negara (ASN) ke Komisi Aparatur Negeri Sipil (KASN) usai Pemilu 2019 lalu.
“Jumlah itu sepanjang Pemilu yang telah berlangsung,” ungkap Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen, Jumat (26/7).
Dijelaskannya, PNS yang direkomendasikan untuk diberikan sanksi terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu. Bentuk ketidaknetralan mereka mulai dari memberikan dukungan kepada salah satu calon hingga terlibat kampanye.
“Pelanggarnya menyebar dibeberapa kabupaten dan kota di Sumbar,” jelasnya.
Disampaikannya, sanksi yang diberikan tergantung KASN, Bawaslu hanya merekomendasikan sesuai temuan dan laporan. “Sanksi sepenuhnya kewenangan KASN,” kata dia.
Sementara terkait temuan dan laporan, Bawaslu Sumbar memproses sebanyak 205 laporan dan temuan dugaan pelanggaran, pada pelaksanaan pemilu serentak 2019.
Jumlah 205 tersebut terdiri dari 132 laporan, dan sebanyak 73 temuan. Untuk laporan dugaan pelanggaran 132 terdiri dari, 9 pelanggaran administrasi, 63 dugaan pidana, 8 pelanggaran kode etik, 6 dugaan pelanggaran lainnya dan tidak diregistrasi 45.
“Pelanggaran lainnya ini misalnya terkait netralitas ASN, atau TNI, yang ditangani oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KSN). Nah, untuk laporan yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi unsur formil dan materil,” tukasnya. (*/mbb)
















