Tanah Datar, Prokabar – Kejaksaan Negeri Tanah Datar musnahkan barang bukti yang telah memperoleh kekutan hukum tetap, rabu (19/6). Bertempat di halaman kantor Kejaksaan Negeri Tanah Datar, pemusnahan barang bukti ini turut dihadiri Bupati Tanah Datar, Ketua DPRD Tanah Datar, Kapolres Tanah Datar dan Padang Panjang serta Kajari Kota Sawalunto dan tamu undangan lainnya.
Pemusnahan barang bukti orang harta benda keamanan negara dan ketertiban umum serta tindak pidana umum lainnya itu berasal dari tindak pidana tahun 2018 hingga 2019 sebanyak 18 terpidana dengan barang berbagai barang bukti. Selain itu juga dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika yang berasal dari 55 terpidana dengan barang bukti total sabu 368.95 gram dan ganja 396,53 gram.
Pemusnahan dilakukan dengan cara memblander untuk narkotika jenis sabu, pembakaran untuk narkotika jenis ganja, dan penghancuran untuk jenis benda dan elektronik.
Kajari Tanah Datar, M Fatria dalam sambutannya mengungkapkan jika terjadi peningkatan konsumtif narkoba dibandingkan tahun sebelumnya di wilayah Tanah Datar. Kejaksaan Negeri mencatat hampir 100 perkara ditangani dari Januari hingga juni 2019. Perkara tersebut terdiri dari 90 perkara yang berasal dari Polres Tanah Datar, 5 BNN dan 5 perkara dari polda Sumbar.
“Ada dua kemungkinan meningkatnya kasus narkoba di Tanah Datar, pertama karena gencarnya Polres Tanah Datar melakukan penangkapan terhadap pengguna dan pengedar narkoba atau memang meningkatnya pengkonsumsi narkoba itu sendiri di wilayah Tanah Datar,” ucap M Fatria.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar mengatakan jika pemkab tanah datar tidak akan menutup mata dengan banyak dan meningkatnya kasus peredaran narkotika di wilayah Tanah Datar.
Menurut Bupati, rata rata masyarakat yang terlibat dalam dunia hitam narkotika berekonomi rendah. Ketiadaan pekerjaan, sehingga seseorang memutuskan untuk terlibat didalam lingkaran tersebut.
“Saya setuju dengan kata kajari. Apa yang sudah dilakukan oleh Polres Tanah Datar dan Padang Panjang saya ucapkan terima kasih. Berdasarkan informasi yang saya dapat, hampir disetiap kecamatan ada tindak penyalahgunaan narkotika,” ucap Bupati.
Kedepannya, kita harap tidak ada ruang bagi pengguna dan pengedar narkotika baik ditingkat nagari maupun jorong. Solusinya, disetiap nagari harus berinovasi untuk membentuk brigade dan disetiap sekolah terbentuk duta anti narkoba.
“Kita tentunya akan menjamin pemberi informasi tentang penyalahgunaan narkotika ditengah tengah masyarakat,” tutup Bupati.(eym)

















