Tanah Datar, Prokabar – Silaturahmi Kajati Sumbar dengan pemerintah kabupaten Tanah Datar berlansung di aula kantor Bupati, Rabu (5/9). Kunjungan kajati ini, merupakan kunjungan perdana ke Luhak Nan Tuo.
Selain diikuti oleh forkopimda dan kepala OPD dilingkungan Pemkab Tanah Datar, acara silaturahmi ini juga turut dihadiri oleh 75 Wali Nagari di Kabupaten Tanah Datar.
Dalam sambutannya, Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi menyampaikan kunjungan Kajati ke Tanah Datar hendaknya dapat memberikan pencerahan serta konsultasi berbagai persoalan hukum.
Selain itu, Pemkab Tanah Datar juga berharap banyak masukan dari Kajati atas kunjungan dan pertemuan yang dihelat ini. Terlebih, saat ini pengelolaan keuangan terkhusus oleh Wali Nagari sangat berisiko tersandung persoalan hukum.
“Dengan kehadiran Kajati, Wali Nagari hendaknya dapat mengetahui cara tata kelola anggaran di Nagari. Terlebih nagari juga mengelola anggaran atau dana yang cukup besar,” ucap Bupati
Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Priyanto mengatakan perlu disampaikan dan diketahui oleh pemangku kebijakan baik dari tingkat nagari hingga kepala daerah tentang arah kebijakan hukum ke depan, serta tugas dan fungsi kejaksaan itu sendiri. Selain itu, internal pemerintah juga mesti mengetahui tentang diskresi kebijakan dengan mengacu pada undang-undang no. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan pertanggung jawaban hukum. Diskresi memiliki batasan yang sudah ditentukan, seperti hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
Besarnya realisasi dana desa oleh pemerintah pusat, dalam kesempatan tersebut, Kajati berharap, Wali Nagari dapat dibina dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar tidak tersandung persoalan hukum di kemudian hari.
Selain itu, Kejaksaan Negeri juga diminta untuk turun ke Nagari, dan melakukan inspekai mendadak secara acak. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjamin realisasi dana desa yang tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Pada dasarnya, dana desa diperuntukan untuk pembangunan di tengah masyarakat..
“Jangan main-main dengan dana desa, jangan dipakai untuk membeli rumah dan ruko. Jika ketahuan, saya akan sita. Saya tidak ingin dana desa disalahgunakan. Untuk itu, Kajari dan kasi Intelnya harus turun ke lapangan,” ujar Kajati dengan tegas dihadapan 75 Wal Nnagari se Tanah Datar.
Selain itu, kepada Walinagari diminta untuk merealisasikan Dana Nagari melalui musyawarah Nagari, dan memprioritaskan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ditahun politik, jangan sampai Dana Nagari dipergunakam untuk kepentingan yang salah.
Kajati juga meminta Walin Nagari membuat inovasi dengan menggali potensi daerah. Tanah Datar yang kaya akan pariwisata, hendaknya dapat dimanfaatkan oleh Wali Nagari dalam menjalankan pembangunan dan pemerintahan yang baik.
Diakhir pertemuan, Kajati mengimbau masyarakat untuk untuk tidak terpengaruh berita hoax dan bijak menggunakan media sosial agar terhindar dari jeratan UU IT yang ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara.(eym)
