Padang, Prokabar — Areal persawahan di kota padang masih relatif terjaga, di tengah gempuran pembangunan lahan pemukiman atau perumahan.
Catatan Dinas Pertanian Kota Padang, terdapat 5418 hektar lahan pertanian di kota padang, sementara yang baru masuk dalam rencana tata ruang wilayah hanya sebesar 2817 hektar.
Dengan target dapat dipertahankan sebesar 4000 hektar di tahun 2030, Pemko Padang mengupayakan berbagai cara, salah satunya dengan mengajukan ranperda perlindungan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan beberapa waktu lalu.
Di kota Padang sendiri terdapat Beberapa kecamatan terdata memiliki lahan persawahan produktif, mulai dari koto tangah, nanggalo, kuranji, padang timur, pauh, lubuk kilangan, bungus teluk kabung, dan lubuk begalung.
Namun selama ini kondisinya di lapangan, diakui Kepala Dinas Pertanian, Syahrial, dinas tidak selalu ikut terlibat dalam alihfungsi lahan.
Dengan adanya perda ini nantinya diharapkan Dinas Pertanian dapat lebih aktif dalam mengawasi alihfungsi lahan, agar target empat ribu hektar lahan dapat dipertahankan di 2030, tercapai.
Terpisah Lurah Kuranji Kasma Efendi menyebut, di kelurahan yang dipimpinnya, sejak tiga bulan terakhir belum ada perizinan yang diajukan, pada areal persawahan untuk menjadi pemukiman atau perumahan.
Walikota Padang Hendri Septa menyebut, sejatinya seluruh pihak dapat berperan dalam pengawasan alihfungsi lahan pertanian.
“Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat mewujudkan kemandirian,ketahanan dan kedaulatan pangan serta melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani. Begitu juga untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat. Dengan begitu kesejahteraan petani dan masyarakat serta perlindungan dan pemberdayaan petani dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi kehidupan yang layak dapat lebih terjamin. Termasuk mempertahankan keseimbangan ekologis dan mewujudkan revitalisasi pertanian,” sebut Walikota 45 tahun ini.
Pada tengah pekan ini dua rombongan pansus ranperda PLP2B telah melakukan kunjungan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Kerinci, untuk melakukan studi kerja terkait perlindungan lahan pertanian di dua daerah tersebut.
“Bagaimana perlindungan dan peningkatan produktivitas lahan pertanian di dua wilayah tersebut akan kita pelajari,” sebut Rustam Effendi anggota pansus dari DPRD Padang.
Pengamat kebijakan publik Riswanto Bakhtiar, menyebut studi kerja diperlukan agar didapatkan pembanding, demi memaksimalkan Ranperda. (adh)
















