Jakarta, Prokabar — Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umun Kemendagri Bahtiar, mengatakan ada tiga tantangan besar dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah serentak 2020 yang perlu menjadi perhatian.
Pertama adalah tantangan integritas, profesionalisme dan manajemen tata kelola Pemilu.
Menurut Bahtiar, desa, kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) setidaknya membutuhkan tiga juta orang penyelenggara pemilu ad hoc untuk 270 daerah yang akan Pilkada 2020.
“Proses rekrutmen penyelenggara yang berintegritas menjadi faktor utama dalam menjamin kualitas penyelenggaraan Pemilu. Sehingga kami berharap masyarakat dan pers ikut serta mengawasi jalannya proses tersebut,” kata Bahtiar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/1).
Kemudian, tantangan kedua yakni media sosial yang menjadi sumber potensi konflik, hal itu menurut dia melihat pengalaman di pelaksanaan Pemilu 2019. Bahtiar meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi terhadap konten ataupun informasi yang tidak jelas sumbernya.
“Penyelenggara pemilu harus transparan dan media sosial mestinya menjadi tempat publikasi yang benar, sehingga masyarakat dapat menerima informasi secara cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”, tuturnya.
Potensi ketiga yakni mengenai politik identitas yang juga ikut menyumbang sumber sumber konflik.
Seharusnya kontestasi pilkada adalah pertandingan antar figur-figur yang memiliki berbagai prestasi, dan latar belakang yang beragam bukan politik identitas.
“Upaya merebut simpati dan membangun citra diri seringkali menimbulkan fanatisme berlebihan. Fanatisme tersebut kalau tidak dikendalikan akan bergeser ke fanatisme suku, agama, ras, profesi, golongan,” ujarnya.
Bahtiar menyatakan, politik Identitas sangat berbahaya, oleh karena itu menurut dia pendidikan politik kepada masyarakat sangat penting agar dampak negatif dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada sebelumnya tidak lagi terulang kembali.
Ia menambahkan, kondisi politik sepanjang 2019 berjalan dinamis bukan stagnan, seperti pandangan beberapa kalangan. “Bahkan saya memprediksi sebentar lagi tepatnya pada 2020, kondisi politik akan sangat dinamis,” tegasnya.
Dinamika itu, kata Bahtiar, karena ada perbaikan sistem politik dan pendidikan politik yang berjalan di masyarakat.
Ia memprediksi pada penyelenggaraan Pilkada serentak mendatang tentunya akan lebih dinamis lagi.
“Pilkada serentak akan membuat masyarakat semakin dewasa dalam berpolitik. Akan muncul pertarungan ide dan gagasan di ruang publik maupun parlemen sebagai bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat,” ungkapnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah, pada Rabu, 23 September. (*/hdp)
