Trending | News | Daerah | Covid-19

Nasional

Ini Tiga Skenario Pelaksanaan Umrah yang Tengah Dikaji Kemenag

Ilustrasi
Dibaca : 199

Jakarta, Prokabar — Kementerian Agama (Kemenag) mulai mengkaji tiga skenario penyelenggaraan umrah. Meskipun, hingga saat ini belum ada kepastian kapan pelaksanaan ibadah haji kecil dibuka lagi.

Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Noer Alya Fitra mengatakan, tiga skenario tersebut kini masuk tahap pengkajian.

Dalam skenario pertama, saat umrah kembali dibuka, jamaah yang sudah membeli paket dan melunasi biaya akan diberangkatkan.

Jamaah diterbangkan ke Tanah Suci sesuai dengan ketersediaan seat penerbangan.

Teknis pengaturannya akan dibahas bersama antara Kemenag, otoritas penerbangan, dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

’’Skenario kedua, mereka (calon jamaah umrah, –Red) diberangkatkan secara bertahap, Nanti jamaah diterbangkan mengikuti jadwal penerbangan yang ada. Tidak harus seluruh jamaah yang tertunda diterbangkan di awal-awal. Namun, bisa juga ditunda sampai awal 2021,” kata Noer Alya Fitra dalam rilisnya, Senin (10/8).

Pejabat yang akrab disapa Nafit itu mengatakan, dengan berangkat di awal 2021, harga tiket bisa tidak setinggi sekarang.

Dia memperkirakan, di awal-awal pembukaan kembali penerbangan internasional Indonesia-Arab Saudi atau sebaliknya, bisa jadi harga tiketnya relatif tinggi.

Selanjutnya, skenario yang ketiga adalah mengakomodasi adanya calon jamaah umrah yang memilih membatalkan perjalanan ibadahnya. ’’Misalnya, karena harganya terlalu tinggi,’’ kata Nafit.

Dengan adanya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di Arab Saudi serta pemberlakuan protokol kesehatan, kata dia, bisa jadi tarif umrah mengalami kenaikan.

Nafit mengatakan, skenario pembatalan itu akan diatur dengan transparan. Misalnya, komponen biaya apa saja yang tidak dapat dikembalikan. Atau, jika ada pengembalian, skemanya diatur dengan jelas. Intinya, seluruh potongan-potongan dalam pengembalian uang biaya umrah harus dijelaskan dengan transparan dan klir.

Dengan cara itu, jamaah tidak dirugikan. Begitu pula dengan PPIU atau travel tidak dirugikan. Sebab, ada kalanya pengembalian uang oleh mitra PPIU berbentuk voucher, bukan uang tunai. Misalnya, pengembalian tiket pesawat yang sudah telanjur dipesan dalam bentuk voucher.

Skema pengembalian dana itu harus jelas dan ditentukan dari awal. ’’Sehingga travel tidak rugi-rugi banget,’’ paparnya. (*)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top