Tanah Datar, Prokabar – Masyarakat kabupaten Tanah Datar bakal bisa berkonsultasi persoalan hukum secara cuma cuma di pasar Batusangkar. Konsultasi hukum ini disediakan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar dalam program jaksa masuk pasar.
Program ini perdana diselenggarakan khususnya di Sumatra Barat, dan secara umum di Indonesia. Selain di pasar Batusangkar setiap hari Kamis, jaksa masuk pasar juga akan menyasar pasar tradisional di Tanah Datar, seperti pasar Rambatan, pasar Sungai Tarab, dan pasar Simabur.
“Untuk sementara kita berikan pelayanan gratis, dan masyarakat dapat berkonsultasi terkait apa saja seperti persoalan tanah, peceraian dan sebagainya. Jaksa masuk pasar berawal dari ide anggota saya kasidatun,” ucap M Fatria Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar di hadapan Pedagang dan Forkopimda di lingkungan Pemkab Tanah Datar.
Kejari Tanah Datar, M Fatria menambahkan jika saat ini seluruh aparat penegak hukum tengah melakukan inovasi, dan tak terkecuali di tubuh Kejasaksaan Negeri Tanah Datar sendiri. Kejaksaan bertekat akan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Tanah Datar.
“Selain jaksa masuk pasar, nantinya urusan tilang juga dapat diselesaikan di pasar Batusangkar, setiap hari Kamis. Hal ini dilakukan, agar masyarakat tidak lagi jauh-jauh datang ke kantor Kejari di Pagaruyung, ” tutur M Fatria.
Sesuai komitmen, tujuan jaksa masuk pasar ini juga untuk merubah pola pikir masyarakat agar tidak lagi takut dengan kejaksaan atau aparat penegak hukum.
“Kita telah banyak melakukan perubahan. Tidak hanya jaksa masuk pasar, seluruh tamu Kejaksaan kami usahakan dapat senyaman mungkin saat berada di kantor Kejari, maka silahkan datang atau sekedar melihat lihat” tambah M Fatria
Wakil Bupati Tanah Datar, Zuldafri Darma yang hadir dalam program perdana jaksa masuk pasar ini mengatakan, Program ini telah menjadikan pasar Batusangkar menjadi pasar percontohan.
“414 kabupaten kota, 34 provinsi di negeri ini hanya ada di Tanah Datar jaksa masuk pasar. Dan hal ini sangat luar biasa,” ucap Zuldafri Darma.
Sebagai pusat transaksi dan pusat informasi, pasar wajib ditertibkan, dan wajib adanya keamanan dan kenyamanan dari hal hal yang merugikan pihak pihak tertentu. Untuk itu, pedagang dan pengunjung wajib menyambut baik program ini dan memamfaatkannya sebagai sarana edukasi persoalan hukum.
Sementara itu, ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra mengapresiasi terobosan program jaksa masuk pasar. Hendaknya masyarakat dapat memamfaatkan program ini untuk mencari solusi persoalan hukum yang tengah dialami. (eym)
